Kondisi Faktual dan Tantangan Pemerintah Sumut Terkait Kerusakan Ekosistem Hutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

H. Hendra Cipta, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut

sentralberita|Medan~H. Hendra Cipta, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut melakukan refleksi akhir tahun 2020 tentang kondisi faktual dan tantangan Pemerintah Sumatera Utara, terkait kerusakan ekosistem hutan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Timbulnya bencana pandemi COVID-19 diseluruh dunia, menunjukkan bahwa kalau manusia merusak keragaman hayati, juga merusak sistem pendukung kehidupan manusia.

Pandemi COVID-19 ini juga memberikan pelajaran berharga bagi kita
semua untuk menjaga keseimbangan alam, bukan hanya pendemi Covid -19 yang tak kunjung selesai, pada tahun 2020, kita juga diterpa bencana alam (banjir) dan longsor yang melanda beberapa daerah Sumatera Utara yang begitu luar biasa hingga menimbulkan kerugian yang begitu
besar bahkan memakan korban jiwa.


Bencana yang telah terjadi pada kemarin disejumlah daerah Sumatera utara (banjir bandang, longsor banjir kota Medan, Tebing tinggi dan lainnya. Itu akibat dari tidak sempurnanya manegemen pengelolaan hutan kita dan pegawasannya yang begitu lemah. Padahal hutan dan sumber daya alam adalah kekayaan abosolute milik sSmatera Utara yang harus dipertahankan dan dijaga oleh semua pihak.

Kita benar-benar memasuki tahun mencenangkan. Saat ini, untuk dekade ke depan kita harus segera membereskan tingkat keterancaman ekosistem, terjadinya penurunan kualitas lingkungan ( akibat perubahan lingkungan secara alami maupun akibat perbuatan manusia )

Sisi lain, seharusnya telah sejak awal, pemerintah /pemerintah daerah telah melakukan pendataan/inventarisasi serta proses validasi dan verifikasi ( secara fisik dan yuridis ) terhadap potensi bencana alam sehingga mampu memberikan suatu kepastian Informasi bencana, kepastian informasi akan mampu memberikan ketenangan dan perlindungan masyarakat sumatera utara dari akibat – akibat
potensi bencana alam.

Selain itu kita menyadari bencana juga menyebabkan dampak
psikologis yang mendalam bagi korban bencana, sehingga perlu diberikan
perlindungan baik dari segi kesehatan mental maupun keamanan bagi korban bencana.

Banyak pemangku kepentingan yang harus bersedia untuk terlibat secara
sukarela didalam penanganan bencana didalam masa pemulihan pascabencana baik di wilayah kabupaten/Kota maupun ditingkat yang lebih luas.

Diatas kertas, Kawasan hutan pada wilayah provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah seluas ± 3.055.795 Ha, yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam ( KSA ) / Kawasan Pelestarian Alam ( KPA ) /

Taman Buru ( TB ) seluas ± 427.008 Ha, Kawasan Hutan Lindung ( HL ) seluas ± 1.206.881 Ha, kawasan Hutan Produksi seluas ± 1.421.905 Ha yang terdiri dari kawasan Hutan Produksi tetap ( HP ) seluas ± 704.452 Ha, kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) seluas ± 641.769 Ha, dan kawasan Hutan Produksi Konversi ( HPK ) seluas ± 75. 684 Ha.

Berangkat dari luas kawasan hutan yang kita miliki dan potensi yang ada maka Pemerintah daerah Sumatera Utara dan seluruh pihak harus benar-benar memahami kondisi faktual, tantangan dan potensi sumber daya alam Sumatera Utara demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Serta dapat mengendalikan pembangunan di Sumatera Utara berbasis lingkungan hidup harus menjadi prioritas pemerintah daerah Sumatera utara . Selain itu, swasembada pangan dan energi berkelanjutan harus jadi prioritas pembangunan di tengah krisis global. Kondisi ini, dimana banyak negara di dunia mengamankan produk pangan dalam negeri.

Hal lain yang sangat penting disorot dari rencana mewujudkan sumatera utara yang bermartabat bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi namun juga harus mengedepankan prinsip-prinsip kearifan lokal dan ekosistem alam. Maka dari itu Pemerintah Daerah dan semua pihak harus berpikir keras dan terukur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapin yakni ;


1) Tingkat keterancaman ekosistem, terjadinya penurunan kualitas lingkungan (akibat perubahan lingkungan secara alami maupun akibat perbuatan manusia) pada spasial wilayah daratan, wilayah lahan basah dan wilayah laut yang mengancam siklus ketergantungan antar spesies dan mengganggu sistem keseimbangan lingkungan;


2) Tingkat keberdayaan dan ketergantungan masyarakat setempat terhadap akses – akses kesejahteraan yang bersifat mendasar atas pemanfaatan Hasil
sumber daya alam seperti, hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa
lingkungan dan lain-lain.


3) Tingkat kekayaan potensi sumberdaya alam yang cenderung masih belum dimanfaatkan secara optimal dan masih dalam status ekstra legal (
informalitas ) sehingga manfaat dari potensi sumberdaya alamnya berada
pada kondisi yang stagnan dan belum memberikan aliran manfaat;


4) Penyelesain Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan agraria yang cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal dan konflik kepentingan yang berkepanjangan jika tidak dikendalikan oleh semua pihak.

Suatu kondisi kerusakan alam yang terjadi pada suatu wilayah kerap disikapi oleh suatu kecendrungan : dilema tahanan ( prisoner’s dilemma game ) yang memberikan implikasi pada masing-masing pihak memiliki kecenderungan untuk mencapai hasil paling maksimal untuk dirinya ( pihaknya ) sendiri dan tidak mengerti informasi sekitarnya serta menutup

diri untuk bekerja sama dan atau saling melepas tanggung jawab diantara tingkatan pemerintahan ketika menghadapi kesulitan atau persoalan,
sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah masing-masing pihak memperoleh kekalahan atau terjadinya peningkatan kehancuran sumberdaya alam.

Berdasarkan hasil tinjauan objektif, analisis, telaah, dan kondisi – kondisi faktual sebagaimana yang kita lihat satu tahun belakangan ini secara spesifik dalam tahapan demi tahapan penyelesain masalah harus diselesaikan secara holistik agar kita tidak menabung dan menerima bencana alam dan kerusuhan sosial tahuntahun berikutnya.
Lahirnya suatu kebijakan yang berdampak negatif, atau kebijakan yang tidak terkendali pada para korban bencana alam akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Negara sehingga terjadinya konflik – konflik kepentingan.

Apakah pemerintah hanya menunggu tanpa mengambil kebijakan ????
Pemerintah sumatera utara harus berani mengambil Resolusi dan langkah – langkah yang konkrit serta komprehensif dalam penangganan kerusakan lingkungan dan pemulihan ekosistem sumber daya alam;

  1. penyelenggaraan kegiatan penanggulangan pasca bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Baik dampak bencana berupa korban jiwa, kerusakan dan kerugian pada berbagai aspek kehidupan sangat besar.
  2. Perlunya penguatan modal manusia ( human capital ) dan peningkatan pegawasan pengelolaan hutan secara spesifik (penambahan personil polisi kehutanan, sarana dan prasarana dan penambahan teknologi yang terbaru guna menunjang kinerja dilapangan.)
  3. Perlunya Memulihkan ekosistem pada kawasan hutan yang terdeforestasi,
    Melindungi dan memperkaya ekosistem pada kawasan hutan yang masih alamiah, dan Memanfaatkan fungsi ekosistem secara partisipatif, mandiri dan berkelanjutan.
  4. Hal tersebut diatas hanya akan mampu dicapai secara bersama sama apabila pemerintah daerah sumatera utara memiliki kemampuan untuk meningkatkan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan secara signifikan dari nilai awal saat ini menuju ke nilai efektivitas yang ingin dicapai dengan menggunakan parameter – parameter yang
    terukur dan outputnya mampu dinilai secara konkrit ditingkat masyarkat. (SB/01)