JPU Ajukan Banding Vonis Ringan Korupsi DBH Labusel

sentralberita|Medan ~Putusan ringan diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas (Plt Kadis) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Marahalim Harahap serta Kepala Bidang Pendapatan, Salatieli Laoli yakni masing-masing selama 1 tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Keduanya dinyatakan terbukti telah melakukan korupsi penyalahgunaan Dana Bagi Hasil (DBH) pada biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan yang diterima Pemkab Labusel Tahun Anggaran (TA) 2013-2015.

“Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada kedua terdakwa masing-masing selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” tandas majelis hakim yang diketuai oleh Sri Wahyuni Batubara dalam sidang online di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (4/12) malam.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal meringankan, keduanya telah membayar seluruh kerugian negara, bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.

Perbuatan kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Membebaskan kedua terdakwa dari dakwaan primair. Menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsidair,” ujar hakim Sri Wahyuni. Menanggapi putusan itu, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison Sipahutar maupun kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan JPU selama 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. “Saat ini, kami pikir-pikir dulu dan berkordinasi dengan pimpinan. Jika sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur), kami ajukan banding,” ucap JPU Hendri usai sidang.

Dalam dakwaan JPU Hendri Edison Sipahutar, timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,9 miliar, diketahui dari biaya pemungutan PBB sektor perkebunan yang telah dibagikan. Hal itu didapat dari pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetorkan.

“Biaya pemungutan PBB sektor perkebunan TA 2013 sampai 2015 yang diterima dan dibagikan kepada pejabat serta pegawai Pemkab Labusel sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana),” jelas Hendri.

Biaya pemungutan itu bervariasi dari tahun 2013 hingga 2015 yang jumlahnya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut ditemukan kerugian keuangan negara.

“Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan PBB senilai Rp 1.966.683.208,” cetus JPU dari Kejatisu tersebut. (SB/FS)