Fraksi PAN: PD Pembangunan Kedepan Tidak Tunjukkan Kemajuan Signifikan, Pemko Dapat Menjual

sentralberita|Medan~Fraksi PAN  DPRD  kota Medan menilai, jika Perusahaan Umum Pembangunan Daerah Kota Medan  kedepannya tidak dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan  terus merugi dan menjadi beban, Pemerintah Kota Medan dapat  menjualnya.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PAN DPRD Medan Abdul Rachman Nasutio, SH dalam siding Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah kota Medan tentang  Perusahaan Umum Daerah Pembangunan kota Medan, Rabu (30/12/2020)

Fraksi PAN dengan ketua Sudari ST dan sekretaris Edi Saputra, ST itu melihat bahwa pada beberapa daerah, khususnya daerah-daerah kota besar, beberapa Perusahaan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kondisinya maju dan dapat berkembang dengan baik serta memberikan kontribusi yang memadai kepada peningkatan pendapatan di daerah tersebut.

Sedangkan di beberapa daerah lainnya seperti  masih banyak yang hidup segan mati tidak mau dan hanya menjadi beban pembangunan saja, hal ini dikarenakan, diantaranya adanya ketidak leluasaan dan keterbatasan dalam bergerak, yang mengakibatkan potensi-potensi usaha yang ada dan dimiliki oleh perusahaan umum daerah ini tidak tergarap dengan maksimal.

Ketidak leluasaan tersebut berupa aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang membatasi akselerasi perusahaan daerah untuk membangun usaha dan jaringan, sehingga perusahaan umum daerah tersebut tidak dapat maju dan berkembang.

 Selain itu, menurut Fraksi PAN DPRD Medan, kurangnya komitmen pemerintah daerah kota Medan sendiri untuk sungguh-sungguh mengembangkan BUMD.

“BUMD kadang dianggap hanya sebagai beban dan dari pada tidak saja, namun harus ada dan dibentuk, hanya untuk menjaga marwah kota dilihat oleh kabupaten atau kota lain, bahwa perusahaan umum di daerah tersebut ada,”ujar Mance.

Bagi Fraksi PAN, undang-undang otonomi daerah yang ada, sebenarnya sangat memungkinkan BUMD menjadi penggerak ekonomi daerah. BUMD bisa menjadi instrumen pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik  dan dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah.  namun peran ini baru bisa dirasakan ketika dikelola secara benar dan profesional. 

“BUMD  yang sehat dan dikelola secara profesional sangat mungkin menjadi salah satu sumber PAD. selain itu, bisa menjadi penggerak bisnis yang belum dimasuki swasta, sementara sektor tersebut sangat penting untuk kemajuan daerah”.

Seperti contoh di Jakarta, ternyata ada sukses stori tentang kejayaan BUMD, yakni PT Jakarta Propertindo, dan PT Asuransi Bangun Askrida yang sukses mendulang kejayaan. Demikian juga di Jawa Barat, ada PT Jasa Sarana yang cukup besar memberikan pemasukan bagi PAD daerah.

Menurut Fraksi PAN, aset yang dimiliki Perusahaan Daerah Pembangunan sangat besar, namun kepemilikan aset yang sangat besar tersebut tidak seimbang dengan pemasukan yang di terima, bahkan jika dihitung-hitung sesungguhnya telah terjadi kerugian dari nilai penyusutan aset yang dimiliki PD Pembangunan.

Setelah Perusahaan Daerah ini menjadi Perusahaan Umum Daerah, keleluasaan dalam bergerak sudah diberikan sudah dapat berkerjasama dengan pihak ketiga.

 Oleh karena itu, Fraksi PAN dprd kota Medan meminta agar pemerintah kota Medan dan Pimpinan Perusahaan Daerah Pembangunan kota Medan memiliki business plan yang teruji, sumber daya yang mendukung, profesional dan kesiapan manajerial yang kuat untuk perkembangan perusahaan umum daerah.

Perusahaan umum daerah pembangunan ini tidak hanya menjadi beban pemerintah kota Medan, hanya sekedar asal bisa jalan. tidak ada istilah, bisa membayar gaji direksi, staff dan pegawai saja sudah bagus.

Sudah lama perusahaan umum daerah pembangunan kota Medan ini tidak memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah, padahal kita ketahui bahwa potensi dan aset yang dimiliki BUMD ini sangatlah potensial dan besar.

didalam mengembangkan kebun binatang atau medan zoo, kolam renang, pergudangan, rumah susun dan aula gelanggang remaja, perusahaan plat merah ini hanya bisa membayar gaji.

Fraksi PAN  DPR  kota medan menilai ada 3 persoalan yang harus diselesaikan dan menjadi perhatian pemerintah kota Medan maupun perusahaan umum daerah pembangunan ini, yakni tata kelola, profesionalitas dan efesien , inovasi dan kreasi, sumber finansial, membangun jaringan dan kemitraan pada pihak ketiga.

Fraksi PAN  kota Medan menyambut baik akan disahkannya ranperda tentang perusahaan umum daerah pembangunan ini. Dimana pada ranperda ini telah diperluas cakupan kegiatan usaha perusahaan umum daerah ini.

Disebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan umum daerah pembangunan meliputi jasa konstruksi, pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan, hiburan, bisnis property, hotel dan pengolahan sampah serta usaha yang selama ini dilakukan yakni mengelola kolam renang, kebun binatang, rumah susun dan pergudangan.

Fraksi PAN DPRD kota Medan berharap kekuatan dan potensi sumber daya manusia yang dimilik perusahaan umum daerah ini harus mumpuni, cakap dan dapat menangani serta mengembangkan usaha-usaha tersebut.

Setelah di sahkannya peraturan daerah ini, dimana dahulunya hanya perusahaan daerah sekarang menjadi perusahaan umum daerah, tidak ada lagi alasan bagi pud pembangunan ini untuk tidak berlari kencang didalam mengembangkan dan memajukan perusahaan.

keleluasaan dan kewenangan telah sangat besar diberikan oleh peraturan daerah ini. Selanjutnya, setelah Pilkada kota Medan, dilatiknya walikota baru, akan dilakukan pemilihan jajaran pengawas maupun Direksi PUD pembangunan kota Medan.

Fraksi PAN  DPRD kota Medan meminta dan berharap didalam pemilihan dan penetapan direksi yang baru nantinya, benar-benar di lakukan secara terbuka, sehingga akan terpilih jajaran pengawas ataupun direksi yang profesional, berintegritas, mandiri, punya pemahaman yang baik tentang kerja-kerja yang akan dilakukan.

Diakhir pandangannya, Fraksi PAN  dprd kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah kota medan tentang perusahaan umum daerah pembangunan kota Medan untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah kota Medan.(SB/01)