Fenomena La Nina Beresiko Dorong Inflasi Sumut

sentralberita|Jakarta ~ Fenomena La Nina menyebabkan curah hujan di beberapa daerah produsen utama meningkat, sehingga berisiko menyebabkan gagal panen terutama untuk komoditi hortikultura dan padi. 

“Secara historis, fenomena la nina berisiko mendorong kenaikan harga komoditas inflasi utama pada tahun 2016,” kata Wiwiek Sisto Widayat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Utara kepada wartawan Jumat (6/11).   

Beberapa komoditas yang rentan terhadap curah hujan tinggi antara lain aneka cabai, ikan tangkap dan hortikultura. Meski demikian, permintaan yang masih cenderung terbatas diperkirakan menahan laju inflasi lebih lanjut.     

“Secara tahunan, prospek inflasi 2020 diperkirakan lebih rendah dari batas bawah rentang inflasi 3±1 persen,” ungkapnya. Ia menjelaskan pada Oktober 2020, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 0,47 persen (mtm), di atas nasional dan Sumatera.

Secara spasial, inflasi terjadi di seluruh kota IHK dengan realisasi tertinggi terjadi di Sibolga (1,04 persen, mtm).     

Inflasi bersumber dari kenaikan kelompok makanan, minuman, dan bahan tembakau terutama cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Kenaikan harga bumbu – bumbuan dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan akibat curah hujan yang tinggi.

Sementara itu, harga daging ayam ras naik sejalan dengan mulai meningkatnya permintaan dari pelaku usaha kuliner.     

Dengan perkembangan terkini, inflasi tahun kalender mencapai 0,87 persen (ytd). Pencapaian ini jauh lebih rendah dari inflasi kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya maupun historis rata – rata tiga tahun terakhir.

Rendahnya inflasi kumulatif dipengaruhi oleh kelompok administered prices terutama angkutan udara 2020 akibat terbatasnya mobilitas pada masa pandemi. Deflasi tertahan oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan naiknya harga emas global.                               

Upaya Pengendalian Inflasi     

Wiwiek menyebut dalam mengendalikan inflasi, BI  Wilayah Sumatera Utara menerapkan 4K. Dimana 4K tersebut yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Keterjangkauan harga adalah masalah stabilisasi harga. Seperti penerbitan regulasi dan SOP penggunaan anggaran stabilisasi harga, pelaksanaan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah.

Yang kedua, ketersediaan pasokan. Ini adalah terkait soal memperkuat produksi dan kelembagaan. Seperti melakukan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Karo, Langkat, dan Sergei.

“Penyediaan sarana penyimpanan Controlled Atmosphered Storage (CAS). Pembentukan BUMD pangan. Pengembangan ekosistem farming go digital. Menggiatkan satgas pangan,” katanya.

Yang ketiga adalah kelancaran distribusi, ini maksudnya adalah mendorong kerjasama perdagangan antar daerah, hal ini dapat meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) se-Sumatera untuk pemenuhan

kebutuhan pangan daerah, peningkatan KAD se-Sumut untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Kab/Kota, pemanfaatan ecommerce untuk pemasaran produk pertanian.   

“Dan yang keempat maksud dari komunikasi efektif adalah memperbaiki kualitas data. Seperti pendataan kebutuhan dan produksi komoditas pangan strategis daerah dan kampanye belanja bijak,” ujarnya.

Dalam progress tindak lanjutnya saat ini ialah telah dilakukannya Operasi pasar dan pasar murah  oleh Bulog, Disperindag, dan beberapa pemerintah Kab/Kota. Monitoring intensif bapokting (beras, minyak goreng, gas, gula pasir, mie instan, dan telur ayam) oleh tim satgas pangan terus dilakukan.   

“Selain terus melakukan operasi pasar, juga adanya kampanye belanja bijak melalui talkshow dan media sosial untuk mencegah masyarakat panic buying dan menimbun barang,” katanya. (SB/Wie)