Ekonom Asal USU Lihat Akhyar Kurang Mampu Kendalikan Emosi Menjawab Pertayaan Debat II

sentralberita|Medan~Ekonom asal USU, Wahyu Pratomo menyaksikan debat kandidat putaran kedua Pilkada Medan, Sabtu (21/11/2020) dan melihat Akhyar kerap bernada tinggi dalam menjelaskan persoalan dan pertanyaan saat debat.

Wahyu juga melihat Akhyar kerap bernada tinggi dalam menjelaskan persoalan dan pertanyaan saat debat.

“Dari sisi gaya menjawab, incumben kurang mampu mengendalikan emosi. Dalam memberikan informasi kepada publik gayanya tidak perlu terlalu tergesa-gesa dan keras. Karena pelayan publik itu harus tenang menyikapi permasalahan,” kritik Wahyu.

“Paslon nomor dua lebih santai yang menunjukkan gaya anak muda yang energik yang tidak menonjolkan formalitas.

Medan adalah kota yang perkembangannya sudah jauh tertinggal dibandingkan kota lainnya.

Sebutan kota Medan adalah kota terbesar nomor 3 di Indonesia rasanya sudah tidak benar lagi.

Dari sisi mana Medan nomor 3 terbesar. Karena secara ekonomi Kota Medan memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang menunjukkan skala ekonomi Kota Medan nomor 9 saat ini dibawah 5 kota di DKI, Surabaya, Bekasi, dan Bandung,” kata Wahyu.

Pengelolaan anggaran oleh Pemko Medan menjadi yang disorot oleh Wahyu. Apalagi hal itu terungkap ketika debat, bahwa realisasi angaran kerap tak tercapai.

Dana ada, namun anehnya tidak bisa mengelola. Padahal banyak infrastruktur publik yang butuh perbaikan dan pembangunan. Ketertinggalan Kota Medan tak lepas dari buruknya pengelolaan.

“Jadi sudah jauh tertinggal karena selama ini salah dikelola. Jadi Kota Medan memang harus dibangun dengan serius mengejar ketertinggalan. Untuk itu Wali kota terpilih harus sering ke lapangan, mencari permasalahan publik dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itu perlu energitas tinggi,” lanjut Wahyu.

Kembali ke anggaran, Wahyu tak menampik bahwa anggaran Kota Medan selama ini tidak jelas karena pemerintah Kota Medan tidak pernah mengumumkannya ke publik.

“Realisasi belanja yang tidak optimal akan menjadikan belanja pemerintah rendah dari yang seharusnya. APBD Kota Medan setiap tahun rata-rata ditetapkan sekitar Rp5 triliun.

Namun realisasinya memang di bawah itu. Artinya ada anggaran yang tidak termanfaatkan. Efisiensi memang bisa tetapi apakah outputnya berkualitas atau salah dalam membuat anggaran,” papar Wahyu.

Yang juga menarik adalah gagalnya Pemko Medan menarik dana dari pusat. Seolah buka aib sendiri Akhyar jelaskan sejak 2013 Pemko Medan lewat Eldin sebagai wali kota saat itu sudah meminta bantuan pusat tapi tidak diberikan.

“Kegagalan Pemko Medan mendapat bantuan dari pemerintah pusat, tentunya merupakan kegagalan pemerintah daerah apalagi jika itu permasalahan penting. Rasanya keseriusan dalam meminta dan harus berulang-ulang.”

“Apalagi ada bukti-bukti kuat yang diserahkan kepada pemerintah pusat, jika proposal dibuat alakadarnya, maka akan kalah oleh daerah lain yang membuat proposal lebih baik. Karena anggaran pusat juga terbatas,” pungkas Wahyu.(SB/01)