Dugaan Pungli Proyek RSUD Labuhanbatu, Plt Kadis Perkim & Staf Dituntut 18 Bulan Penjara

sentralberita|Medan ~Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Labuhanbatu Paisal Purba dan Zefri Hamsyah selaku PNS Staf di Bagian Umum Dinas Perkim Labuhanbatu dituntut 1 tahun 6 bulan penjara denda Rp 50 juta Subsider 3 bulan kurungan.

Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU no 20 Tahun 2001,sebagaimana diubah dalam pasal 31 UU Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

” Meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara denda Rp50 Juta subsider 3 bulan kurungan”,ujar JPU Hasan Afif Muhammad dihadapan majelis hakim Tipikor PN Medan diketuai Jarihat Simarmata,Rabu (18/11).

Dalam pertimbangan hukumnya,JPU memyebutkan hal yang memberatkan kedua terdakwa,perbuatannya tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedang hal meringankan,terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riamin Natalin Tambunan dan Hasan Afif Muhammad dalam dakwaan menyebutkan kasus itu bermula pada bulan Maret 2020 lalu.

“Saat itu saksi Ilham Nasution sebagai pelaksana pekerjaan di bawah PT. Telaga Pasir Kuta yang mengerjakan paket pekerjaan pembangunan gedung D RSUD Rantauprapat di Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019,” kata jaksa di hadapan Hakim.

Disebutkan jaksa, pekerjaan itu berdasarkan kontrak Nomor: 602/001SP/PPK-F/APBD & DAK/RSUD-RAP/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku sebagai Direktur RSUD Rantauprapat atas nama Syafril Rahmadi dan Direktur PT. Telaga Pasir Kuta atas nama Kalmon Leonardo Sitinjak dengan nilai kontrak sebesar Rp28.272.583.853.

“Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2019 Direktur PT. Telaga Pasir Kuta memberikan kuasa kepada saksi Ilham selaku Staff Teknis PT. Telaga Pasir Kuta untuk melaksanakan/mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan fisik dilapangan serta mengurus segala administrasi yang berhubungan atas pekerjaan pembangunan tersebut,” urai jaksa.

Jaksa menjelaskan saksi Ilham telah mengajukan setiap pencairan pembayaran terkait pekerjaan tersebut baik sejak pencairan pembayaran uang muka 20 persen senilai Rp4.986.225.697,

pembayaran termyn pertama dengan progress pekerjaan 30,00 persen dan keuangan sebesar 28,58 persen senilai Rp2.140.347.587, pembayaran termyn kedua progress

pekerjaan 48,31 persen dan keuangan sebesar 45,89 persen sebesar Rp4.315.288.397, pembayaran termyn ketiga progress pekerjaan 73,88 persen dan keuangan sebesar 70,19 persen sebesar Rp6.056.806.870 dan

pembayaran termyn keempat progress pekerjaan 85,36 persen dan keuangan sebesar 81,09 persen sebesar Rp2.719.200.044. Semua pengajuan tersebut telah terealisir.

“Lalu terdakwa Paisal dengan alasan untuk memperlancar proses pengajuan termyn kelima untuk progress pekerjaan 100 persen dan dengan menggunakan kewenangan orang lain yaitu mencatut nama Bupati serta adik Bupati Labuhanbatu saksi Aidil Adlin meminta uang sebesar Rp2 miliar kepada saksi Ilham,” ungkap jaksa.

Karena merasa tertekan dengan permintaan terdakwa Paisal tersebut lalu saksi Ilham melapor ke Polda Sumut.
Selanjutnya terdakwa Paisal dan Ilham berjanji ketemuan di salah satu cafe. Namun, terdakwa Paisal menyuruh anggotanya yakni terdakwa Zefri untuk menemui Ilham.

Saat uang diserahkan, petugas kepolisian langsung meringkus terdakwa Zefri dan terdakwa Paisal datang menyerahkan diri.

Barang bukti yang diamankan berupa amplop besar warna coklat berisi uang pecahan Rp50 ribu sejumlah Rp40 juta dan 1 lembar cek Bank Sumut senilai Rp1.445.000.000.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 subs Pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (SB/FS)