Dugaan Kredit Fiktif Bank BTN Cabang Medan, Kejatisu Sudah Panggil Beberapa Orang

sentralberita|Medan~Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mendalami kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 39,5 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dengan agunan 93 Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diajukan Canakya Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA).

Selain itu, pihak pidana khusus (Pidsus) Kejati Sumut juga telah memanggil beberapa orang dari pihak PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan.

Hal itu dibenarkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Agus Lumban Gaol saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Rabu (11/11/2020).

“Benar. Kita telah memanggil para pihak Bank BTN. Namun, baru sedikit yang dipanggil,” kata Agus Lumban Gaol.

Saat ditanyakan lebih lanjut, Agus meminta agar konfirmasi kepada tim pidsus. “Lebih lanjut ke tim aja ya,” kata Aspidsus Kejati Sumut, Agus Lumban Gaol.

Diketahui, kasus dugaan korupsi kredit fiktif Rp 39,5 miliar ini bermula pada tahun 2014, bahwa Canakya Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) mengajukan kredit pinjaman kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dengan nilai sebesar Rp 39,5 miliar dengan jaminan sebanyak 93 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Agung Cemara Realty.

Dalam kasus ini, saksi Mujianto memberikan kuasa kepada Canakya Suman di Kantor Notaris Elvira untuk menjual 93 SHGB dan berdasarkan hal tersebut Canakya Suman mendapat pinjaman kredit sebesar Rp 39,5 miliar.

Proses pengajuan kredit pun dibantu oleh seseorang bernama Dayan Sutomo yang mengenalkan Canakya kepada Ferry Sonefille selaku Kepala Kantor Cabang BTN Medan dan menjadi penghubung ke pejabat bagian kredit BTN Cabang Medan.

Dari hasil kerja yang dilakukan Dayan ke pejabat bagian pihak BTN Cabang Medan, Dayan diduga mendapatkan sukses fee sebesar Rp 2 miliar dan untuk berbagi dengan orang dalam bank.

Pada awal pengajuan 93 SHGB yang diagunkan hanya 58 SHGB telah dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Sedangkan 35 SHGB diketahui belum dilakukan APHT.

Selanjutnya, pada bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2019 Canakya mengalihkan dan atau menjual ke-35 sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pihak PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

Akibatnya, PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan mengalami kerugian berupa hilangnya 35 SHGB yang bernilai kurang lebih sebesar Rp. 14.775.000.000.

Hingga kasus tersebut akhirnya bergulir dan Canakya selaku Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Medan.(SB/1)