Sidang Gugutan GNPF ke Bawaslu dan KPU Ditunda Hingga Pekan Mendatang

sentralberita|Medan ~Sidang gugatan yang diajukan oleh GNPF-Ulama kepada Bawaslu Medan dan KPU Medan terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Medan 2020 digelar di ruang Cakra V, Pengadilan Negeri Medan, Selasa (10/6) Pagi.

Sidang gugatan ini dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Denny L Tobing dan dua hakim anggota, Morgan Simanjuntak dan Saidin Bagariang.

Berdasarkan pantaun, sidang gugatan ini dihadiri oleh penggugat yaitu GNPF-Ulama Sumut, dan tergugat, KPU Medan maupun Bawaslu Medan.

Diawal persidangan majelis hakim mempertanyakan keapsahan surat kuasa hukum, baik dari dari tim tergugat maupun penggugat. Namun, dari tergugat yaitu Bawaslu Medan terdapat kekurangan berkas, sehingga majelis hakim meminta Bawaslu untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Setelah itu, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan mendatang dengan agenda keabsahan berkas-berkas.

Diluar persidangan, Ketua Pokja GNPF-Ulama Sumut, Tumpal Panggabean mengatakan kecewa terhadap sikap dari Bawaslu Medan yang tidak menyiapkan berkas dengan bener.

“Bagaimana mereka mau mengurus Pilkada ini dengan baik, sedangkan mengurus administrasi aja mereka tidak pandai. Ini kan jadi buang-buang waktu namanya karena harus menunggu penetapan lagi,” tegas Tumpal

“Ini kan hal-hal kecil gak perlu diajarin lagi lah sekelas komisioner dalam mengurus administrasinya, dari sini saja kita sudah tau bahwa sangat diragukan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas,” tambahnya.

Dilain sisi, Komisioner Bawaslu Kota Medan, M Taufikqurahman Munthe menjelaskan bahaa ada sedikit miss komunikasi dari Bawaslu dan Majelis Hakim

“Terkait surat kuasa dan surat tugas, menganggap bahwa pimpinan Bawaslu itu hanya ketua, nanti kita lengkapi lagi, seperti permintaan hakim,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga Medan tergabung dalam Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut, Kamis (17/9) lalu, mengajukan gugatan ke PN Medan agar Pilkada Kota Medan yang dijadwalkan 9 Desember 2020 mendatang, sebaiknya ditunda.

Dengan alasan kota Medan masih berada di masa pandemi Covid-19, bahkan setiap Kecamatan yang berada di Kota Medan berstatus zona merah. Karena itu Tumpal menyebutkan bahwa Pilkada kota Medan horor.(SB/ FS)