Pemerintah Kab/Kota Diperbolehkan Meminjam

Paripurna Pansus DPRD Medan

sentralberita|Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, maka pemerintah kabupaten/kota diperbolehkan melakukan pinjaman, dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun jenis pinjaman yang diatur dalam peraturan daerah kota Medan Nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah, yakni meliputi pembangunan tiga pasar tradisional, dengan pinjaman sebesar Rp 77.600.000.000 dan pembangunan privat wings RSU Dr. Pirngadi Medan, dengan pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000.

“Kota Medan merupakan salah satu daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kesehatan di Indonesia bagian barat. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah kota Medan bersama dengan DPRD kota Medan menerbitkan peraturan daerah kota Medan Nomor 1 tahun 2013 tentang

pinjaman daerah sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar dapat bersaing dengan pelayanan kesehatan di luar negeri,” ujar ketua Pansus, Edward Hutabarat dalam laporan kinerja pansus yang telah diserahkan ke bagian Persidangan, Selasa (13/10/2020)..

Namun katanya, seiring dengan perkembangan kebijakan dan regulasi peraturan di pemerintah pusat, maka Pemko Medan telah mempertimbangkan agar Peraturan Daerah tahun 2013 tentang Pinjaman Kota Medan Nomor 1 dicabut karena adanya perubahan regulasi di tataran pemerintah pusat.

Edward mengatakan, sebelumnya Pansus telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tersebut di tingkat internal DPRD Kota Medan, maupun dengan Pemko Medan, yang membahas latar belakang diajukannya Ranperda tersebut oleh Pemko Medan.