Kebobrokan di Medan Tanggung Jawab Siapa?

sentralberita|Medan~ Kebobrokan pembangunan dan kelemahan penataan kota di Medan dalam lima tahun terakhir adalah tanggung jawab petahana.

Isu banjir, jalan rusak, kemiskinan dan berbagai keluhan warga tidak terjawab selama kepemimpinan lima tahun terakhir. Akhyar diketahui melanjutkan kepemimpinan Kota Medan pasca wali kota terpilih Dzulmi Eldin bermasalah hukum.

Hal itu dipaparkan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU) Ian Pasaribu dalam bincang-bincang bersama wartawan di Medan, Selasa (6/10/2020).

Ian menuturkan bahwa dalam setiap Pilkada di Medan isu banjir, jalan rusak, penataan kota dan kemiskinan selalu dijadikan cerita politik. Namun realisasi yang dirasakan masyarakat hanya sedikit. Karena itu masyarakat menjadi tidak aman sebagai warga kota.

“Masyarakat takut hujan karena bisa menjadi banjir. Masyarakat takut melintas karena jalan banyak yang rusak. Masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas publik karena banyak yang rusak. Jadi secara umum masyarakat tidak aman. Serta kelemahan ini dapat menjadi isu politik baru saat menjelang Pilkada saat ini,” terangnya.

Ian menambahkan bahwa ada dua hal yang mungkin terjadi atas kekecewaan tersebut. Pertama menurut Ian, masyarakat ragu dengan janji pemimpin saat ini serta pesimis dengan janji calon pemimpin baru.

Hal itu akan menimbulkan lahirnya niat untuk tidak menggunakan suara dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya yang kedua masyarakat akan mencari janji yang rasional dan tidak muluk – muluk. Serta akan menggunakan suara untuk perubahan.

“Keyakinan masyakarat untuk menggunakan suara itu didasari dua hal. Pertama petahana mampu meyakinkan publik untuk perbaikan dan meminta kesempatan dari warga untuk menata Medan lebih baik. Atau yang kedua Masyarakat akan menggunakan suara sebaik mungkin memenangkan pendatang baru karena tidak yakin dengan janji petahana,” ungkapnya.

Ian menambahkan bahwa saat ini masyarakat juga dihadapkan pada kegamangan. Karena masing-masing calon terbatas dalam mensosialisasikan program.

Hal itu disebabkan PKPU yang terbaru terkait aturan kampanye di masa pandemi.

“Jadi ini juga mempersulit masyarakat untuk mengenal calon yang tepat. Dengan kata lain, pemain dalam Pilkada saat ini harus mampu masuk menembus pendengaran warga untuk menyampaikan visi dan misi dalam membangun Medan lebih baik dengan cara yang baik juga,” jelasnya.(SB/01)