GNPF-KPU Beda Pendapat Terkait Gugatan Penundaan Pilkada Medan

sentralberita|Medan~Sidang lanjutan Permohonan GNPF Ulama Sumut terhadap KPU Medan dan Bawaslu berlangsung di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (13/10).

Sidang dipimpin Hakim Ketua Deny Tobing dan dihadiri kuasa hukum masing-masing pemohon dan termohon.

Dalam sidang, kedua belah pihak sempat berbeda pendapat dan bersitegang soal prosedur permohona yang diajukan. Menurut Kuasa Hukum KPU Faisal, sebelum sidang seharusnya harus diperiksa terlebih dahulu tentang keabsahan permohonan apakah memenuhi unsur perwakilan (class action) atau gugatan perdata biasa.

Sementara menurut kuasa hukum GNPF Ulama Rahmat Yusup Simamora didampingi Raja Makayasa Harahap, berpendapat permohonan tersebut adalah permohonan biasa, dan seharusnya harus dilakukan tahapan mediasi sebelum masuk ke tahap perkara.

Namun, setelah mendengar pendapat kedua belah pihak. Hakim memutuskan untuk dilakukan mediasi.
“Untuk hakim mediatornya Hendra Utama Sutardodo,” kata majelis hakim.

Dijelaskannya, setelah ditunjuk mediator, majelis hakim akan menunggu hasil keputusan mediasi.

Sementara di luar sidang kuasa hukum GNPF Ulama Rahmat Yusup Simamora mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan kelengkapan berkas pada sidang pekan sebelumnya. “Agenda hari ini hanya verifikasi berkas dan untuk selanjutnya akan dilakukan mediasi. Meskipun tadi ada sedikit interupsi dari kuasa hukum pemohon berpandangan bahwa ini tidak perlu mediasi,” ucapnya.

Menurutnya, mediasi harus tetap dilakukan terlepas nanti bentuk gugatan keberatannya masalah class action atau tidak. “Seperti apa bentuknya itu nanti ranah eksepsi,” tegasnya.

Pihaknya, akan menunggu laporan mediasi dalam pekan ini apakah berhasil atau tidak.
“Harapan kita gugatan ini berhasil. Kita tidak ada kepentingan di sini, ini kepentingan rakyat, persoalan keselamatan nyawa manusia,” ujarnya.

Sementara kuasa hukum KPU Faisal berpandangan, permohonan class action memiliki hukum acara tersendiri yang tertuang dalam Perma No.1, terkait dengan proses gugatan perwakilan kelompok.

“Dalam Perma itu, sebelum proses dilanjutkan hakim itu harus memeriksa dulu tentang keabsahan permohonan apakah memenuhi unsur perwakilan atau tidak,” katanya.

Menurutnya, ini berbeda dengan gugatan perdata biasa.”Seyogianya penafisiran kita hemat kita, bahwa hakim harus memeriksa terlebih dahulu apakah class yang mewakili atau yang disebut class representatif itu layak mewakili class kelompok atau class member nya,” ujarnya.

“Yang kita berharap tadi harus ada putusan dulu terkait dengan pemeriksaan apakah gugatan itu layak class action. Ini berbeda dengan mekanisme dengan gugatan perdata biasa,” sambungnya.

Namun demikian, dalam sidang itu, pihaknya tetap bertahan dengan pendapat hukum yang mereka sampaikan di depan majelis hakim. “Tapi kita tetap menyerahkan kepada keputusan majelis hakim, mungkin ada pertimbangan lain. Kita tunggu saja proses mediasi ini,” tandasnya.(SB/FS).