Pertama di Sumut, Kejari Dairi Terapkan Keadilan Restoratif Pencemaran Nama Baik Bupati Dairi

sentralberita|Medan~Keadilan Restoratif yang baru saja disahkan oleh Jaksa Agung Baharudin pada Selasa(21/7/2020) lalu merupakan sebuah upaya penutupan perkara demi hukum atau penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.

Dimana perkara yang semestinya akan berlanjut ke Pengadilan, namun dapat diselesaikan di kejaksaan sebelum masuk ke meja hijau.

Hal itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Brutu yang dilakukan oleh Ucok Lumban Gaol.

Hal itu disampaikan oleh Kajari Dairi Syahrul Subuki saat ditemui di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

“Hari ini kita melakukan perintah Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 yang pada awal Juli lalu baru saja disahkan,” ujarnya.

Lanjutnya lagi, ini merupakan yang ketiga di Indonesia dan menjadi pertama di Sumatera Utara.

“Sebelumnya ada Gunung Kidul, Lampung, dan yang ketiga ini kita,” ujarnya

Lanjutnya, dengan Restorative Juctice atau Keadilan Restoratif ini, stigma yang biasa pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya kini sudah ada jalan tengahnya.

“Jadi, hukum itu sekarang ini ga lagi paradigmanya menghukum pelaku yang setimpal dengan perbuatannya, namun saat ini kita berada ditengah dan me- restor atau memperbaiki seperti semula.

Sehingga tidak ada lagi orang yang hanya mencuri batang kayu dihukum. Mungkin adil bagi korban, tapi tidak adil bagi masyarakat umum,” ujarnya.

Dikatakannya untuk melakukan keadilan restoratif ini memiliki banyak syarat, dimana syarat tersebut harus ditemukan kedua pihak untuk berdamai.

“Jadi, keadilan restoratif ini harus ditemukannya kedua pihak untuk berdamai, baik si pelaku, ataupun korban. Sehingga tercapai titik perdamaian,” ujarnya.

Selain itu, dikatakannya ada juga syarat lain, dimana maksimal ancaman pidana di bawah 5 tahun, bukan residifis.

Dilanjutkannya, dalam hal ini, Ucok sebagai pelaku sudah melakukan perdamaian kepada Eddy, sehingga Eddy mencabut laporannya.

“Jadi dalam hal ini delik aduannya absolut, lalu pak Eddy juga sudah mencabut laporannya. Jadi kalau absolut itukan kalau korban

sudah mencabut laporannya, maka proses hukum otomatis diberhentikan,” ujarnya .

“Jadi ini kita jadikan suatu pelajaran bagi masyarakat, bijaklah dalam berkomentar. Bila ingin mengkritik, kritiklah kepada instansi terkait, bisa ke mentri, atau ke instansi lainnya,” tambahnya.

Sementara Bupati Dairi, Eddy Brutu saat ditanyakan soal perkara apa yang dilaporkannya sehingga terjadinya perdamaian. Ia enggan menjawab, hanya menyampaikan apresiasinya saja kepada kejaksaan yang memediasi dirinya dengan pelaku.

Diketahui Ucok dilaporkan oleh Eddy dalam perkara pencemaran nama baik yang dikirim oleh Ucok melalui akun Facebooknya yang menuding bahwa Bupati Dairi memakan uang BLT.

“Pemko Medan bagi bagi beras ke Masyarakat dan Anggota DPRDnya nyumbang gaji karena wabah Covid19.

Pemkab Dairi makan sumbangan/bantuan untuk masyarakat dan Pimpinan DPRD nya dapat Mobil Dinas baru. Makan kalian telor itu,” isi cuitannya didalam akun Facebooknya.

Akibat perbuatannya tersebut, Eddy melalui staf bagian hukum kabupaten dairi melaporkan Ucok ke Polda Sumatera Utara.(SB/FS)