Aneh! Hakim Tolak Panggil Paksa Bupati Labuhanbatu Jadi Saksi Kasus OTT

sentralberita|Medan-Sidang lanjutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pembangunan pekerjaan Gedung D RSUD Rantauprapat dengan terdakwa Plt Kadis Perkim Labuhanbatu Paisal Purba dan Jefri Hamsyah selaku staf kembali digelar di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (27/8) sore.

Sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari petugas polisi yang melakukan penangkapan serta saksi lainnya yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut.

Namun sebelum sidang digelar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Afif Hasan Muhammad dan Riamin Natalin Tambunan kembali menghadirkan saksi korban Ilham Nasution yang pada sidang sebelumnya sudah didengarkan keterangannya.

Menurut jaksa, Ilham dihadirkan kembali untuk mengkonfrontir keterangannya mengenai surat yang menyatakan cek senilai Rp1,4 miliar itu bukan termasuk barang bukti yang disita.

Ilham mau menjelaskan bahwa penyidik memasukkan itu sebagai barang bukti, tapi Ketua Majelis Hakim, Jarihat Simarmata menolak Ilham untuk didengarkan kembali keterangannya.

Majelis hakim kemudian membuka persidangan untuk saksi-saksi lainnya.

Di persidangan, saksi polisi dari Polda Sumut membenarkan telah menangkap kedua terdakwa atas laporan pengaduan masyarakat (dumas). Saksi mengaku mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti.

“Yang pertama kami tangkap terdakwa Jefri. Kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya terdakwa Paisal datang menyerahkan diri,” pungkas saksi.

Sebelum persidangan ditutup, jaksa bermaksud menyampaikan berkas permohonan pemanggilan paksa Bupati Labuhanbatu untuk menjadi saksi di persidangan. Namun, majelis hakim menolaknya.

Majelis hakim meminta jaksa agar kembali mempertanyakan kepada orang nomor satu di Kabupaten Labuhanbatu itu kenapa tidak hdir.

“Tanya dulu apa alasannya tidak hadir. Kalau dia (bupati) sakit bagaimana. Jangan asal main paksa aja,” ketus hakim Jarihat sembari menyerahkan berkas permohonan jaksa.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Labuhanbatu, M Khusairi terkait sikap hakim tersebut mengatakan JPU akan tetap meminta panggil paksa karena itu hal yang penting.

JPU juga menjelaskan,tiga kali panggilan secara wajar yang dilayangkan ke Bupati sama sekali tidak digubris,tanpa ada penjelasan dari orang nomor satu Labuhanbatu.

“Berdasarkan Pasal 159 ayat 2 KUHAP, hakim memiliki kewenangan memanggil paks Bupati Labuhanbatu. Prinsipnya semua orang kan sama derajat dan kedudukannya di mata hukum,” tegasnya.

Namun, sebelum sidang dimulai sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Medan terkait dugaan korupsi di Kab. Labuhanbatu.

Dalam aksi tersebut massa mendesak PN Medan agar segera memanggil paksa Andi Suhaimi Dalimunthe, karena berdasarkan dari keterangan Faisal Purba selaku terdakwa bahwa Bupati Labuhanbatu lah yang menyuruh nya untuk meminta uang sebesar Rp2 Miliar kepada Ilham Nasution selaku pekerja dari PT. Telaga Pasir Kuta.

Tidak hanya itu, massa juga menduga kuat dengan mangkirnya Andi Suhaimi Dalimunthe selama dua kali di PN Medan karena tidak berani menyampaikan keterangan yang berpotensi melibatkan dirinya.

Untuk itu massa meminta kepada PN Medan agar menjadikan nya sebagai tersangka, karena menurut massa dialah otak utama dalam kasus tersebut.( FS).