Kerja GTPP Covid-19 Sumut Mendapat Apresiasi dari Pemerintah Pusat

sentralberita|Medan~Pemerintah Pusat mengapresiasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerah ini. GTPP Covid-19 dinilai telah bekerja sesuai dengan tugasnya, dari pusat hingga ke daerah.

Hal tersebut disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan arahan pada GTPP Covid-19 Sumut di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (3/7).

“Gugus Tugas Provinsi Sumut sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing mengawal dengan baik penanganan merebaknya wabah pandemi Covid-19,” kata Mahfud.

Kata Mahfud, Pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sudah bekerja dengan baik. Namun masih banyak kritik yang masuk mengenai kinerja tersebut.

“Kenapa ini harus saya katakan, bahwa kita sudah bekerja dengan baik, karena sampai beberapa waktu lalu masih banyak sekali kritik, seakan-akan pemerintah kita itu santai santai saja,” ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud menilai penanganan Covid-19 secara umum sudah mulai membaik, dari pemenuhan alat kesehatan hingga jumlah tes yang kian bertambah, serta jumlah kesembuhan yang kian bertambah pula.

“Untuk masalah kekurangan alat sudah mulai tertangani dari waktu ke waktu dan kita sepaham bahwa setiap hari bertambah jumlahnya, hal itu karena jumlah yang dites bertambah. Tapi yang menggembirakan dari setiap pertambahan yang meningkat tajam itu orang yang sembuh,” ujar Mahfud

Kepada Gugus Tugas, Mahfud memberi masukan agar dapat fokus dengan meningkatkan fasilitas laboratorium bersama, khususnya di zona merah.

“Fokus pada zona merah di Sumut, dengan memberikan fasilitas laboratorium bersama, memperbanyak reagen dan spesimen untuk pelaksanaan tes, dukungan APD dan kebutuhan lainya yang bertujuan untuk membantu percepatan penanganan,” ujar Mahfud.

Senada dengan Mahfud, Mendagri Tito Karnavian juga memberi masukan serupa, yakni memperbanyak tes swab. Untuk itu, GTPP Covid-19 Sumut didorong untuk bekerja sama dengan pihak swasta dan diatur dengan peraturan daerah.(SB/01)