Fintech Ilegal Incar Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19, Perlu Segera Diawasi

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing berbicara pada jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri Jumat (3/7/2020).

sentralberita|Medan~Saat ini banyak fintech ilegal yang mengincar masyarakat kesulitan ekonomi terdampak pandemi Covid-19 sehingga perlu segera diwaspadai.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan hal itu kepada wartawan pada jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri Jumat (3/7/2020).

“Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi
melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid 19,” tegas Tongam.

Menurutnya, mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif.

Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone.

“Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untukmengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Ia menyebut Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam tugasnya melakukan
pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakatdan pengelolaan investasi terus meningkatkan koordinasi

dengan berbagai pihak khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.

Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuaiketentuan.

“Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku
investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan
masyarakat,” kata Tongam.

Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

Sebanyak 105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 s.d. Juni 2020 sebanyak 2591 entitas.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan informasi bahwa Koperasi Sigap Prima Astrea telah diberikan normalisasi karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:
87 Perdagangan Berjangka/Forex Ilegal;

2 Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal; 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal;

3 Investasi uang dan 4 lainnya.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

  1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam
    menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. 3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenangdapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat
mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA) 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.(SB/Wie)