DPRDSU M. Faisal: Pemerintah Jangan Halangi Anak Terhambat Pembelajarannya Disebabkan PPDB Online

sentralberita|Medan – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, M.Faisal, B.IRKH (foto) meminta pemerintah jangan menghalangi anak terhambat pembelajarannya,

karena Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDBk) onlinebaik prestasi,afirmasi maupun zonasi.

“Sebab tidak semua orang tua paham tentang gadget (teknologi komunikasi) apalagi tentang PPDB online.

Apalagi masib ada yang di desa sana belum sampe sosialisasi dari Kemendikbud soal PPDB online tersebut,”kata M.Faisal dalam keterangannya kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (29/6/2020).

Selain itu, jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Dinas Pendidikan sangat belum optimal melakukan sosialisasi PPDB online tersebut.

Terutama terkait aturan main yang baru dal penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA dan SMK.

“Orang tua banyak yang komplain ke kami , ini kenapa anak saya gak lulus, kenapa anak saya gak diterima kenapa berkas ditolak.

Padahal mereka ada yng sudah bersusah payah daftar upload (memasukkan) berkas berkali-kali, “sebut wakil rakyat asal pemilihan Sumut 1 Kota Medan ini.

“Apalagi ada juga yang mendaftar melalui sekolah yang mau dituju, namun gak dibantu juga sama pihak sekolah,”imbuhnya.

Kata Faisal, para siswa di Sumut ini secara psikologis juga ada yang terganggu sampai stress terkait urusan ini (PPDB) online.

“Lagi-lagi mereka sampai gak diterima masuk ke sekolah yang diharapkan, sehingga dikhawatirkan bisa mogok belajar mereka. Makanya kita harapka jangan sampai terjadilah, Naudzubillah min dzalik,” tukasnya.

Belum lagi temuan ketika dirinya mencoba-coba cek langsung di sistem yang ada, baik jalur afirmasi masih banyak kuota , jalur prestasi non akademik juga banyak kuota tersisa, bahkan yang jalur pindah kerja/dinas orang tua banyak juga kuota tersisa..

Sehingga kita jadi bertanya kuota ini mau diapakan, apa mau dijual?,”tanya Faisal.

Lebihlanjut Faisal juga membeberkan di beberapa daerah lain di ditemui persoalan hingga membuat adanya aksi unjukrasa para orangtua siswa terkait masalah PPDB online.

” Bisa saja di Pemprov Sumut ini mungkin tinggal menunggu waktu akan terjadinya demo dari orang tua murid dan masyarkat.

Makanya saya mewakili rakyat meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumut jangan ‘seenake dewe’ dan jangan buat susah anak-anak sumut yang ingin melanjutkan pendidikannya,”katanya.(SB/01)