Pembuatan 1 Wastafel Dinas Pendidikan Tebing Tinggi Diduga Memakan Biaya Rp 3, 5 Juta
Sentral berita | tebingtinggi~Proyek pembuatan wastafel yang dikelola pihak Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi tahun 2020 yang berasal dari sumber Dana Insentive Daerah (DID) yang diperuntukan ke sekolah Negeri dan swata di tingkat PAUD, TK,SD, SMP sekota Tebingtinggi, diduga tidak sesuai dan sangat fantastis.
Dari hasil pantauan wartawan dibeberapa sekolah di kota Tebingtinggi, Kamis (25/6) siang, pengerjaan untuk satu unit wastafel memakan biaya sebesar Rp 3, 5 Juta.
Sementara, dari hasil keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi, Amris Siahaan, diruang kerjanya, Rabu (24/6) siang pada wartawan mengatakan.
” Pembuatan wastafel digunakan untuk tempat cuci tangan di sejumlah sekolah Negeri dan swata setingkat PAUD, TK, SD, SMP, di kota Tebingtinggi. Selain untuk menjaga kebersihan, fungsi wastafel bisa untuk mencegah penyebaran Covid- 19 “, sebut Amris.
Lanjut Amris, Dinas Pendidikan kota Tebingtinggi, telah menyiapkan anggaran yang berasal dari Dana Insentive Daerah (DID) sebesar Rp 2,1 milyar untuk pembutan 580 unit wastafel yang dibuat diseluruh sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, katanya.
Untuk pembuatan satu unit wastafel dan dari hasil penelitian Arsitek Dinas Pendidikan Tebingtinggi, satu unit pembuatan wastafel memakan biaya sebesar Rp 3,5 Juta.
Jadi, kalau dikalkulasi dengan 580 unit yang dibangun, Dinas Pendidikan akan mengeluarkan dana sebesar hampir Rp 2, 1 Miliyar, pungkas Amris.
Melihat harga satu wastafel yang dibangun memakan biaya sebesar Rp 3,5 juta, Sitorus, salah satu masyarakat dan orang tua murid di kota Tebingtinggi, merasa heran dan curiga. Pasalnya, biaya sebesar Rp 3,5 juta untuk satu unit wastafel, diduga terlalu besar dan tidak masuk akal.
” Besar kali dananya, kalau ditaksir dan dikalkulasi, biaya pembuatan satu unit wastafel yang dikerjakan itu, ” paling besar memakan biaya sebesar Rp 1 juta atau Rp 1, 5 juta, ini kok sampai memakan biaya sampai sebesar itu, sepertinya tak masuk akal” , herannya.
Untuk itu, Sitorus, meminta agar pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Kepolisian maupun Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar menindak dan memeriksa pekerjaan Dinas Pendidikan Tebingtinggi, yang disinyalir ada permainan atau terindikasi korupsi, pungkasnya.
Apalagi, masyarakat sekarang lagi sedang kesusahan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid- 19.
Hendaknya, janganlah ada yang coba coba memanfaatkan situasi ini, apalagi berbuat curang dalam pengerjaan proyek dengan alasan untuk penanganan covid – 19, tutup Sitorus. (sb / imran).
