Rekomendasi DPRD Medan Terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 Menuju Perbaikan Kinerja Pemko Medan

sentralberita|Medan~Rapat Paripurna DPRD Medan dalam rangka penyampaian Rekomendasi DPRD Medan terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawan akhir tahun anggran 2019 berlangsung, Selasa (19/5/2020) di ruang DPRD Medan dengan dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim, SE dan Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala.

Dibuka Hasyim Sebagai pimpiminan ssidang dilanjutkan pembacaan rekomendasi Ihwan Ritonga dan Rajuddin Sagala. Hadir PLT Walikota Medan Akhyar Nasution dan Sekwan Abdul Azis serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Medan, Plt Walikota Medan memberikan sambutan.

Disampaikan Hasyim, Pembahasan LKPJ Akhir Tahun anggaran 2029 telah dilakukan Panitia Khusus (Pansus)DPRD bersama-sama dengan unsur di jajaran Pemko Medan sebagai cerminan wujud kemitraan dan kesetaraan antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam roda Pemerintahan.

Dalam Rekomendasi itu, DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah hal untuk dilakukan perbaikan oleh Walikota terkait kinerja OPD di Pemerintah Kota Medan.

Rekomendasi, kata Hasyim, menjadi mengevaluasi kinerja di masing-masing OPD dan Pemerintah Kota Medan meningkatkan koordinasi antar OPD dan memberikan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik, menciptakan prioritas dalam penggunaan belanja pemerintah daerah serta menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah terhadap masyarakat Kota Medan.

“Kami berharap dengan adanya rekomendasi ini akan memperbaiki kinerja setiap OPD di Pemko Medan,” ungkap Hasyim melalui video conference (vidcon).

Berikut rekomendasi LKPJ akhir tahun anggaran 2019 berisikan sorotan, saran dan masukan, kritikan, dengan harapan perbaikan kinerja Pemko Medan menuju kearah yang lebih baik, dibacakan Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala selaku pimpinan DPRD Medan di hadapan pelaksana PLT Walikota Medan Akhyar Nasution.

Ihwan Ritonga menyampaikan, sesuai hasil rapat Baan Musyawarah DPRD Medan tanggal 4 Mei 2020 dan berdasarkan Pansus LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 DPRD Kota Medan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Bagian Umum Sekretariat Daerah

1.APBD 2019 diberikan tugas melaksanakan 10 program 74 kegiatan. Keseluruhan anggaran hanya realisasi belanja langsung sebesar 51, 71 persen. rendahnya realisasi ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi bersama.

2. Realisasi capaian kenerja rendahnya kompetensi SDM antara lain ASN yang belum mengusai masalah manajemen keuangan dan peraturan perundag-undangan, harus mejadi evaluasibagi padan kepegawaian daerah dan pengembangan SDM untuk melakukan restruturisasi pada bagian umum Pemko Medan.
3. PHL sebanyak 352 orang perlu disesuaikan berdasarkan prinsi kebutuhn dengan memperhatikan indikator beban kerja sehingga benar-benar bermanfaat untuk menunjang kinerja bagian umum.

Bagian Kegamaan:

1. 4 program, terealisasi belanja langsung sebesar 73, 56 persen.
2. Seharusnya kegiatan perayaan keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu agar dianggarkan di bagian keagmaan, sebab masih ada kegiatan keagaan seperti perayaan Waisak dianggarkan di bagian kebudayaan.
3. Dimanta dalam pelaksanaan peryaan Hari besar keagamaan dilakukan dengan profesional, meriah dan sebaiknya mungkin mengingat Medan Rumah kita adalah kota yang multikultural dan realigis.

Bagian Perlengaapan dan Layanan Pengadaan

1. 7 program dan 24 kegiatan, realisasi belanja langsung sebesar 78, 18 persen. Rendahnya realisasi ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi bersama.
2. Kegiatan pesangan plank perlu untuk evaluasi, mengingat di lapangan masih ditemui yng kurannya belum memadai bakan di beberapa tempat justru tertutup dengan plank lain yang mengklaim kememilikan aset tersebut.

Bagian Sosial dan Pendidikan

1. 8 program , realisasi belanja langsung sebasar 85 persen.
2. Banyaknya keluhan yang diterima terkait proses birokrasi, DPRD meminta Pemko Medan untuk mengevaluasi persyaratan yang diberikan agar semakin mempermudah proses birokrasi yang harus ditempuh.
3. Harus melakukan sosialisasi program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia, dikarenakan kegiatan tersebut tidak terlaksana akibat perubahan sistem pembayaran tunai menjadi non tunai.
4. Peredaran narkoba marak di kota Medan, perlu percepatan pembentukan BNN kota Medan berkoordinasi dengan BNN Provinsi dan pusat.

Dinas Pariwisata

1. 8 program. Dari keseluruhan, realisasi belanja langsung sebesar 71,93 persen.
2. Perkembangan industri pariwisata masih jauh dari harapan terutama disektor pariwisata kreatif dan masih belum mampu menarik minat wisatawan baik domestik maupun manca negara.
3. Belum memiki icon Kota. Dinas Pariwisata harus berkolaborasi dengn berbagai stakeholder di bidang ariwisata untuk menciptakan icon kota medan yang mampu menarik minat generasi milenial.

4.Promosi meruapakanpotensi pariwisata, naun hanya terealisasi sebesar 49, 41 persen. Adanya pembatasan perjalanan dinas oleh sekretariat daerah kota Medan sangat disayangkan mengingat telah disetujui bersama dan dianggarkan dalam APBD Ta. 2019.

5. Bayak potensi wisata di Medan Utara dapat dikembangkan melalui Dinas Pariwisata.
6. Kegiatan pemanfaatan Teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata hanya terealisasi 8, 21 persen. Harus ditingkatkan mengingat saat ini penyampaian informasi dapat lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatn teknologi informasi.

Dinas Kebudayaan

1.9 program, terealisasi anggran biaya langsung 84, 53 persen, perayaan agama jangan dianggarkan di dinas kebudayaan.

2. Dinas kebuayaan diminta seriusmelaksanakan program pembinaan kebudayaan sebagai pelastarian budaya lokal serta harus memperhatikan sanggar seni.

3.Pelaksanaan berbgai event harus meyeuruh di semua kecamatan dan untuk meningkatkan meriahan harus dilaksanakan di lapangan Merdeka selama dua hari. Hari pertama pelaksaan pawai dan hari kedua pesta kerja tahunan.

Dinas Perindustian

1. 12 program. Keseluruhan anggaran biaya langsung 63, 22 persen.Pelaksanaan seminar harus ada target dan out put dan tidak hanya serimonial.
2. Diminta mendukung dan mendorong industri UMKM dalam mengembangkan industri kreatif UKM. Program Sentra Industri di kawasan Menteng tidak terealisasi karena bukan aset dinas perindustrian. Bukti kurang baiknya pendataan aset milik Pemko medan.

Dinas Pemuda dan Olahraga

1.11 program,Realisasi biaya langsung sebesar 72,1 persen.

2. Sebagai kota besa di Kota Medan belum memiliki gedung olahraga dan harus menjadi tugas besar Pemko Medan.

3.Diminta segera memprioritaskan pembahasan perda pemuda dan olahraga yag akan didukung penuh DPRD Medan. Program Dispora harus berkelanjutan dan berkesenambungan dan harus dievaluasi nilai manfaatnya bagi masyarakat.

4.Honorium pembinan dan pelatihharus diberikan profesional dengan memperhatikan prinsif kemanusiaan dan keadilan

5. DPRD Medan merekomendasikan pengelolaan stadion Teladan di kelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga buka Dinas Pertamanan dan Kebersihan.

Dinas Pertanian dan Perikanan

1.19 program diberikan, realisasi belanja kansung 80,59 persen. DPRD Dukung sejuta pohon dan sejuta bibit ikan.

2. jangan tumpang tindih kegiatan antara Dinas Pertanian dan Perikanan dengan Ketahan Pangan. Penggarannya harus ditempatkan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-asing OPD.
3. Pemko diminta merealisasikan pengadaan mobil keliling dan mengembangkan budidaya dengan syistem hydroponic dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Perusahaan Rumah Potong

1. Masih lemahnya regulasiterkait kewenangan PD Rumah Potong Hewan dan besarnya tugas pokok dan fungsi dalam menjamin kehalan dan kesehatan daging. Harus menjadi perhatian sehingga perlu disusun payung hukum terkait kewenangan PD Rumah Potong Hewan.

PD Pembangunan

1.Direkomendasikan perlunya dibuat unit usaha yang melibatkan PD Pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam proyek pengembangan fisik di kota Medan.

2. Keberadaan Badan pengawas dinilai justru tidak efektif dalam memajukan perusahaan daerah dan harus ditindak lanjuti Pemko medan.

BKD dan Pengembangan SDM

1. Merealisasikan biaya langsung sebesar 75, 1 persen. DPRD Medan merekomendasikan pemberian tunjangan kinerja secara terukur.
2. Jumlah Tenaga Pegawai Harian Lepas di beberapa OPD dinilai masih belum didasarkan analisa beban kerja. BKD harus dengan tegas menegakkan disiplin bagi ASN.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Penataan Ruang

1.Sebanyak 13 program, teralisasi anggarannya 59,97 persen. Sangat rendah teralisasi sementara penataan ruang masih jauh dari harapan.

2. Perlu penijauan ulang perbaikan rumah bagibagi masyrakat berpenghasilan rendah, karena masih banak ditemukan rumah tidak layak huni, nmun tidak bisa diperbaiki karena karena adanya persoalan alas hak. perlu memperhatiaksn peraturan perundang-undangan.
3. Menjamurnya bangunan dan pergudangantanpa izin di kasan pemukiman penduduk dianggap sudah sangat meresahkan. perlu penertiban. Pelanggaran terhadap IMBharus menjadi syarat tidak terpisahkan pada saat pengurusan izin lainnya. Perlu kerjsama dengan pelaksana Teknis.

Dinas Ketahan Pangan

1.Lima program, teralisasi anggaranya 89, 13 persen. Bbeberapa program dinilai tidak memberikan out put yang berhubungan langsung dengan persolanan ketahanan pangan masyarakat kota Medan. Kedepannya harus dihialangkan yang bersifat serimonial diganti dengan yang berkorelasi.

2.Kegiatan pengurusan akreditasi labotoriumharus sgera direalisasikan.

Dinas Pekerjaan Umum

1. 13 program, teralisasi83, 28 persen. Diminta menetapkan standar indikator sehingga ruas jalan dlam kondisi baik. Sistem penganggaran harus diperbaiki, sehingga tidak digunakan untuk membayar kegiatan tahun sebelumnya.
2. Harus bekerja secara profesional dan melakukan proses tender secara bersih, taransparan dan dapat dipertangungjawabkan.
3. Persoalan drainase dinilai masih buruk ditandai terjadi banjir di ruas jalan. Karenanya diminta pembuatan drainase digunakan sistem

cetak untuk menghindari terjadi ceatnya rusak.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan

1.12 program, realisasi belanja langsung sebesar 97.97%.Realisasi pendapatan pada tahun 2019 sebesar 74.21% dari target yang ditetapkan.

2. Untuk meningkatkan PAD dari retribusi sampah, pemerintah kota medan diminta untuk melakukan upaya
   penertiban pemungutan retribusi sampah. Keberadaan lampu penerangan jalan umum kota Medan
   ini dinilai sudah cuxup memadai dan mengapresiasi penggantian LPJU dengan menggunakan lampu led.

3.Program kegiatan penataan taman harus semakin ditingkatkan dengan mengembangkan lcon-icon yang krearudan menarik.

4. Pemtrintah kota Medan harus segera menemukan solusi agar predikat kota Medan sebagai kota terkotor tidak lagi.
5. pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan plhak-swasta maupun pihak
   lainnya dengan mengaplikasikan teknologi recycle.
6. saat ini jumlah mobil tangga masih 7 unit sedangkan kebutuhan kota Medan adalah 21 unit. pengadaan
   mobil tangga juga harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah kota Medan dengan distribusi 1 unit
   mobil untuk masing-masing kecamatan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1.3 Program dengan capaian realisasi anggaran 79.42% sedangkan realisasi penerimaan 90.56%

2. Untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan untuk menghindari kebocoran dalam penerimaan
pajak dapat menggunakan system online yang terintegrasi dan tersambung dengan Badan
pengelola pajak dengan menggunakan rax survailance system (tss).

Selain itu penggunaan system tapping box yang sudah direalisasikan harus dilakukan secara merata dan menyeluruh pada seluruh wajib pajak
daerah.

Dinas Perhubungan

1.Melaksanakan 12 program,realisasi belanja langsung sebesar 91.17%,sedangkan untuk realisasi pendapatan hanya sebesar 46,80%

2. Diminta untuk segera melakukan perbaikan tata kelola parkir dengan menerapkan sistem
   lelang terbuka dalam pengelolaan parkir dan penggunaan parkir meter dengan tarif progresif bagi
   kawasankawasan strategis di kota Medan.
3. untuk mempermudah pengurusan Uji Kir, direkomendasikan pengadaan UPT Dinas Perhubungan di
   kawasan Medan Utara.

RSU Pirngadi

1. Realisasi pendapatan 44.09%, realisasi belanja adalah 43,97%. Pemko harus berkoordinasi memberikan dukungan anggaran sebagai upaya
   penyelesaian berbagai persoalan seperti hutang dan jumlah PHL yang melebihi kebutuhan dan tidak
   didasari pada analisa beban kerja.

2.SDM RS Pirngadi perlu kompetensi dan nilai etika kerja serta pelayanan prima. Standar kerja baru termasuk menetapkan syst reward and punishment bagi tenaga medis khususnya dokter spesialis.

3.Diminta segera memisahkan RSUsu dengan Dinas Kesehalan kota Medan sesuai dengan pp nomor 72 tahun 2019.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Diberikan tugas untuk melaksanakan 7 program dan dari keseluruhan anggaran yang diberikan, reallsasl belanja langsung adalah
   sebesar 86%.
2. Capaian kinerja dinas kependudukan dan cataian sipil dinilai baik dimana sebanyak 711.318 dokumen
   kependudukan yang telah diterbitkan (3000 dokumen per har| kerja) pada tahun 2019.
3. Dengan diluncurkannya aplikasi onllne terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan
   diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi
   seluruh warga kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup

1. 11 program ,realisasi belanja langsung sebesar
   44.39%. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup hanya terealisasi sebesar 14.2%.
2. Banyak industri di kota mMedan baik kecil, menengah maupun besar tidak diawasi dengan baik. Banyak
   kawasan padat penduduk yang menjadi tempat berdirinya industry kecil dan pergudangan yang tidak
   memiliki izin lingkungan.
3. Saat ini hanya ada 4 pengawas lingkungan hidup di kota Medan yang memiliki sertifikasi dari
   Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini perlu mendapat perhatian menambah jumlah pengawas yang tersertifikasi.

Dinas Sosial

1. 11 program, realisasi belanja langsung sebesar 31.05%.
2. DPRD merekomendasikan pendirian panti rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk mengatasi
   fenomena anak jalanan, pengemis, gelandangan dan psk. Harus melakukan pendataan penduduk secara berkala dan menerapkan data terpadu
   kesejahteraan sosial (DTKS) mengingat pemberian bantuan sosial berdasarkan pada verifikasi data dari
   dinas sosial.

Dinas Ketenagakerjaan

1. 12 program, realisasi belanja langsung sebesar 88.12%. Program peningkatan kualitas dan produktiviias tenaga kerja diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat disekitarnya.

Dinas Pendidikan

1. 10 program, realisasi belanja langsung hanya sebesar 3391%

2.Mengingat pendidikan adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka
rendahnya realisasi anggaran dianggap menunjukkan buruknya kinerja dan kompetensi pada dinas
pendidikan kota Medan.

3, Meminta agar dilakukan pengawasan yang melekat sehingga pungutan liar tidak lagi ditemui di
dinas pendidikan kota Medan

4. Pemerintah kota Medan harus memperhatikan standar pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik di
   kota Medan.
5. Pemerintah kota Medan diminta untuk memperhatikan keberadaan sekolah-sekolah yang bangunan dan
   lokasinya sama atau berdekatan yang seyogyanya dapat digabungkan menjadi 1 sekolah (merger).

Dinas Perdagangan

1. 10 program, realisasi belanja langsung sebesar
   72.43%, mengapresiasi pencapaian sebesar 122.82% dan meminta pemerintah kota medan untuk menaikkan target pad pada dinas perdagangan.
2. Kegiatan galeri promosi produk UMKM serta pembinaan pedagang dan pelaku
   UMKM harus tetap dilakukan secara berkala dan juga dilakukan memanfaatkan media social yang ada.

4_ dinas perdagangan harus melakukan pelatihan kompetensi bagi pe [ugas lapangan yang melakukan
kegiatan tera dan harus ada penambahan tenaga penera kota medan

Dinas kesehatan

1.Realisasi anggaran belanja langsung 32.25%. DPRD menyesalkan minimnya realisasi anggaran pada dinas kesehatan kota Medan
mengingat urusan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi hak dasar bagi seluruh warga

3. Kedepannya diharapkan agar program kegiaTan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan bersifat
   preventif, bukan tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi kasus sepert 031). cm buruk dan lainnya.
4. Performance tenaga kesehatan di kota medan harus mendapat perhatian yang serius sehingga sangat
   disayangkan apabila kegiatan yang berbentuk pelatihan yang seharusnya dapat meningkatkan kompefensi
   tenaga kesehaian justru tidak direalisasikan. diharapkan kedepannya di kota medan tidak akan lagi
   dijumpai kasus anak gagal tumbuh (stunting), merebaknya DPD dan lain sebagainya.

5.Diminta untuk mengevaluasi tenaga kesehatan dokter spesialis yang merupakan
ASN Pemko yang tidak melakukan kewajiban pada RSU dengan sistem menerapkan system reward
and punishment.

6. DPRD merekomendasikan segera direalisasikan program universal health coverage (uhc) dikarenakan jumlah yang telah tercover saat ini telah melebihi 30% jumlah penduduk kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 8 program, realisasi belanja langsung sebesar 55.90.96. Realisasi PAD hanya sebesar 23,38%. System yang dibangun oleh DPMPTSP adalah system yang terintergrasi dengan dinas teknis terkait termasuk didalamnya safuan polisi pamong praja yang bertugas untuk melakukan penindakan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

1. 14 program dan 125 kegiatan dan dari keseluruhan anggaran realisasi belanja langsung sebesar 76,16%. Program dan kegiatan pada dinas ini belum menyentuh pada tugas dan fungsi utamanya.
2. Ditemui fenomena dimana banyak anak yang terganggu psikisnya karena penggunaan
   gadget menyebabkan banyak anak yang tidak peduli pada lingkungan sekitar. Harus
   mendapat perhatian.
3. Perlu disosialisasikan pentingnya waktu kebersamaan dengan keluarga. Perlu dilakukan evaluasi dinas ini agar tetap pada ssaran.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. 11 program,ealisasi belanja langsung sebesar
   75.23%, harus mengupgrade system dlgitallsasl yang telah dimulai
   pelaksanaannya mengingat saat hampir seluruh masyarakat memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini banyak media yang bisa digunakan untuk menarik minat masyarakat terkait perkembangan kota
   Medan
2. Perlunya pengadaan pojok bacaan di setiap instansi pemerintah contohnya di kantor kelurahan,
   kecamatan dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

1. 15 program, realisasi belanja langsung sebesar 61 ,85%. Ada 41 kegiatan yang realisasi dibawah 50% dan hal ini kembali menunjukkan buruknya system perencanaan OPD pada pemerintah kota Medan.
2. Diharapkan melakukan upaya dengan mendatangi langsung masyarakat usia produktif agar bersedia menjadi peserta kb. dilakukan sosialisasi terkait kegiatan pengadaan alat kontrasepsi gratis melalui puskesmas yang ada diseluruh wilayah Medan.

Satuan PP

1. 10 program dan dari, realisasi belanja langsung a sebesar 81 ,10% Diminta melaksanakan penegakan keberadaan reklame dan
   IMB yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dengan segera melakukan penindakan berupa pemberian
   sanksi social untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Rekruitmen PHL harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan melalui tes psikologi dan rasio
   jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk kota Medan
3. Komposisi perbandingan jumlah ASN dan PHL dipandang tidak seimbang dimana ASN 98 sedangkan PHL
   625, seharusnya dilakukan penambahan jumlah ASN sesuai dengan arahan peraturan pemerintah dan
   mengurangi jumlah PHL dikarenakan jumlah kebutuhan ideal hanyalah 250 orang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Diberikan tugas untuk 12 program dan dari, realisasi belanja langsung adalah sebesar 62.61%. ‘
2. DPRD mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan pemahaman bhinneka Tunggal ika dan
   pelaksanaan seminar pancasila mengingat adanya ancaman disintegrasi bangsa yang cukup tinggi.
3. Pelaksanaan program pemberantasan penyakit masyarakat seperti pada pencegahan, pemberantasan dan
   peredaran narkoba serta penanganan kenakalan remaja bisa dilakukan dengan memanfaatkan media
   online.

Badan Pengelola Keuangan & Asset Daerah

1.9 program 44 kegiatan , realisasi sebesar 42.54%. Rentndahnya realisasi anggaran harus mendapat perhatian dengan untuk memperbaiki dan persoalan asset khususnya kawasan heritage harus mendapat perhatian serius dan harus segera diselesaikan karena menyangkut pemberian predikat wajar tanpa pengecualian bagi kota medan. Untuk pengolahan, pendataan dan pencatatan asset agar dilakukan secara online.

2.DPRD Medan merekomendasikan agar segera disusun dan dibahas Perda yang mengatur
pengelolaan barang milik daerah.

Menjadi Acuan Bagi Pemko

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dalam sambutannya, mengatakan rekomendasi dan masukan yang disampaikan DPRD Medan akan menjadi acuan bagi Pemko Medan dalam mewujudkan susksesnya pembangunan kota.

Terlebih dalam menjalankan dan meningkatkan kinerja setiap organisasi perangkat derah (OPD) di lingkungan Pemko Medan sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.

“Rekomendasi ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin partisipatif, transparan dan akuntabel,” kata Akhyar.

Selanjutnya, Akhyar mengungkapkan selama tahun 2019, banyak pencapaian yang dilakukan, namun dibalik itu harus disadari masih ada sepenuhnya yang belum tercapai.

Hal-hal yang belum dapat diwujudkan merupakan tantangan untuk dapat diatasi secara sungguh-sungguh dengan kerja keras, lebih fokus dan tepat sasaran. Untuk itu kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemko Medan Plt Wali Kota Medan meminta agar terus meningkatkan komitmen sebagai aparatur abdi negara dan abdi masyarakat.

“Dengan ini, seluruh pimpinan OPD harus memiliki komitmen kuat dan penuh untuk meningkatkan kinerja di tempat masing-masing. Hal ini adalah sebuah keharusan dan wujud tanggungjawab yang harus dijalankan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka,” pesannya.

Akhyar mengaku akan menjadikan masukan DPRD Medan sebagai pertimbangan pokok dalam menentukan kebijakan dan arah prioritas pembangunan kota sehingga terwujud visi dan misi Kota Medan menjadi kota multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.

Selain itu, langka strategis yang dilakukan nantinya dapat meningkatkan citra pelayanan publik yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar itulah, Akhyar mengucapkan terima kasih kepada DPRD Medan atas saran, masukan dan rekomendasi yang diberikan.

“Kami yakin, upaya, langkah dan keseriusan bersama Pemko Medan bersama DPRD Medan serta stakeholder terkait dapat menjadikan Medan Rumah Kita menjadi lebih baik dalam segala bidang di masa-masa mendatang,” harapnya.(SB/01)