Industri Jasa Keuangan Sumbagut Tumbuh Positip

sentralberita|Medn~Perkembangan terkini industri jasa keuangan di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada tahun 2019 yang tumbuh positif, didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai, serta tingkat risiko yang terkendali.

Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Yusup Ansori mengatakan hal itu Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2020 dengan tema “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas” di Hotel Santika Dyandra Medan Selasa (4/2/2020).

Acara itu antara lain dihadiri Wagubsu H Musa Rajekshah, Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara dan para pelaku Industri Jasa Keuangan (IJK) serta instansi terkait lainnya.

Yusup menyebut berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan di 5 provinsi wilayah kerja OJK KR 5 mengalami peningkatan bahkan sebagian besar melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 35 persen.

Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada indeks inklusi keuangan dan mampu melampaui target pemerintah 75 persen, bahkan lebih tinggi dari capaian indeks inklusi keuangan nasional 76,19 persen.

“Indeks inklusi keuangan di Sumatera Utara sebesar 93,98 persen dan menjadi provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta,” katanya.

Yusup menambahkan seluruh bank yang berkantor pusat di Sumat terdiri dari 4 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 1 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) memiliki permodalan yang baik, telah melewati batas minimum ketersediaan modal menurut profil risiko masing-masing bank.

“OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara senantiasa mendorong pemenuhan likuiditas yang baik bagi perbankan di Sumatera Bagian Utara,” kata Yusup.

Hingga akhir tahun 2019, kondisi likuiditas seluruh bank yang berkantor pusat di Sumatera Bagian Utara tergolong memadai, bahkan lebih tinggi dari threshold yang telah ditetapkan, sebesar 50 persen untuk AL/NCD.

“OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Sumatera Bagian Utara yakin dengan likuiditas yang memadai tersebut, peran bank umum bagi pembangunan daerah semakin optimal,” ungkapnya.

Tahun 2019, jelasnya, OJK Regional 5 Sumbagut telah melaksanakan lima amanah kebijakan strategis OJK tahun 2019 melalui beberapa program strategis, meliputi:
pertama, Kontribusi Lembaga Jasa Keuangan dalam pembiayaan Sektor Pariwisata
dan Perumahan. Pada posisi tahun 2019, pembiayaan sektor pariwisata di Regional 5 Sumbagut sebesar Rp6,21 trliun dan sektor Perumahan sebesar Rp45,15 triliun. Kredit

Pariwisata di Sumatera Utara menempati urutan ke-4 terbesar di luar Jawa dengan
nominal penyaluran sebesar Rp2,46 triliun, sehingga berkontribusi optimal mendukung
pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Toba, Tangkahan (Langkat),
dan Teluk Dalam (Nias).

Selanjutnya, portofolio kredit perumahan di Sumatera Utara merupakan yang tertinggi di luar pulau Jawa dengan nominal sebesar Rp18,61 triliun sehingga berkontribusi besar mendukung program “Sejuta Rumah” dari pemerintah.

Anggota Dewan Komisioner OJK Tirta Segara memaparkan arah kebijakan sektor jasa keuangan untuk lima tahun ke depan melalui Master Plan Sektor Jasa Keuangan tahun 2020-2024.

Master Plan ini akan fokus pada lima area yaitu: (1) penguatan ketahanan dan daya saing yang akan dilakukan dengan mengakselerasi konsolidasi dan penguatan permodalan lembaga jasa keuangan, (2) akselerasi transformasi digital, (3) percepatan pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan untuk mempercepat pendalaman pasar, (4) perluasan literasi keuangan dan integritas pasar dan lembaga jasa keuangan dalam rangka memperbaiki market conduct dan perlindungan konsumen, serta terakhir (5) percepatan dan perluasan penerapan pengawasan berbasis teknologi.

Dari arah kebijakan lima tahun ke depan ini, beberapa kebijakan strategis yang akanDiimplementasikan di tahun 2020 yaitu:

Pertama, meningkatkan skala ekonomi industri keuangan melalui peningkatan nominal modal minimum dan akselerasi konsolidasi baik konvensional maupun syariah untuk meningkatkan daya saing dan peran industri jasa keuangan.

“OJK berharap Indonesia akan memiliki Bank di 5 besar ASEAN dan Bank Syariah di BUKU IV,” kata Tirta.

Untuk itu, OJK akan meningkatkan nominal modal minimum secara bertahap dengan kebijakan insentif dan disinsentif termasuk kebijakan exit policy-nya serta mempercepat transformasi industri keuangan nonbank. OJK juga akan memperketat perizinan kegiatan usaha di perusahaan efek berdasarkan tingkat permodalannya.

Kedua, mempersempit regulatory & supervisory gap antar sektor jasa keuangan. Upaya ini akan dilakukan dengan melanjutkan harmonisasi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan, maupun enforcement-nya terutama di industri keuangan nonbank, termasuk kemungkinan adopsi investment bank.

OJK juga akan meregistrasi market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil untuk meminimalkan potensi goreng menggoreng saham.

“Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan akan dapat ditingkatkan,” kata Tirta.

Ketiga, mendorong digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, daya saing dan akurasi kepatuhan pada regulasi. Untuk itu, OJK akan terus membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan industri start-up fintech, termasuk mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital (a.l. digital banking, open banking dan insurtech) dan membuka perizinan bagi virtual banking, serta terus mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung early warning dan forward-looking supervision.

Selain itu, pengembangan perizinan terintegrasi antar institusi dengan memanfaatkan teknologi terus dikembangkan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan lintas kementerian dan lembaga.

Arah kebijakan Keempat yaitu mempercepat penyediaan akses keuangan
masyarakat serta mendorong penerapan market conduct dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Untuk itu, pengembangan instrumen terus dilakukan untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan industri hulu hilir serta pemberdayaan UMKM, termasuk instrumen berbasis Syariah, obligasi daerah dan instrumen berwawasan lingkungan sebagai upaya mendukung Sustainable Development Goals. Upaya ini akan difasilitasi dengan mengeluarkan kebijakan pemeringkatan instrumen yang diharapkan dapat menjaring minat investor global dan domestik.

OJK akan terus berperan aktif membangun ekosistem pengembangan UMKM, termasuk pemanfaatan KUR dengan skema klaster, pemanfaatan teknologi, perluasan program BWM serta menfasilitasi berbagai program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini akan dilanjutkan.

“Kami berharap, melalui kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, seluruh pelajar SMP di tahun ini sudah memiliki rekening tabungan dan menetapkan hari Senin menjadi hari menabung,” ungkap Tirta.

Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang didukung dengan berbagai program perluasan akses keuangan berbasis teknologi akan
lebih kami optimalkan.

Aspek perlindungan konsumen dan masyarakat akan terus diperkuat,
diantaranya dengan meningkatkan kualitas pengawasan market conduct dan optimalisasi peran Satgas Waspada Investasi dengan mengintensifkan penyebaran informasi melalui pemanfaatan teknologi dan media masa.

Terakhir, arah kebijakan Kelima adalah mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Upaya ini dilakukan dengan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menfasilitasi pengembangan industri halal seperti halal food, halal tourism, dan beberapa industri halal unggulan Indonesia, termasuk kolaborasi dengan masyarakat

TIrta menyambut baik capaian-capaian perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan di Sumatera Utara dan berharap jajaran OJK di daerah ini dapat terus bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai elemen Pemerintah dan Instansi serta pelaku industri jasa keuangan.

Wagubsu Musa Rajekshah menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan baik antara OJK dan lembaga jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ijeck, panggilan akrab Wagubsu berharap sinergi tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan untuk mendukung program-program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut yang maju, aman dan bermartabat.(SB/Wie)