Muhammad Gandhi Siregar, Fraksi PAN DPRD Sumut Minta Pemprovsu Proaktif Selesaikan Permasalahan Tapal Batas Labusel-Riau
sentralberita|Medan~ Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Gandhi Siregar, berharap Pemprovsu dibawah kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan tapal batas Kabupaten Labuhanbantu Selatan (Labusel), Sumut dengan Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Sebab saat ini di kalangan masyarakat menimbukkan kendala dalam pemerintahan.
“Provinsi Sumatera Utara yang belum selesai tapal batasnya berada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbantu Selatan dengan Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir. Kita berharap gubernur turut proaktif.dalam menyelesaikannya, yang sudah berkepanjangan ini,”kata Muhammad Gandhi kepada wartawan di Medan, Kamis (9/1/2020), usai dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labusel baru-baru ini.
Gandhi mengaku harapan itu disampaikannya juga berkaitan aspirasi masyarakat Labusel yabg diterimanya. Sebab akibat permasalahan tapal batas tersebut, warga mengaku kesulitan mengurus administrasi kependudukan, baik pembuatan KTP, Kartu Rumah Tangga, akte kelahiran hingga bantuan sosial lainnya warga.
Muhammad Gandhi yang juga wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Labuhanbantu, Labusel dan Labura menyatakan, jika memang kendala dalam penyelesaian tapal batas tersebut, sebaiknya pemprovsu mampu menjembatani ke Kementerian Dalam Negeri. “Sehingga persoalan terseby (tapal batas) diselesaikan oleh pemerintah pusat,”ucapnya.
Lebihlanjut Gandhi memaparkan , ketidakpastian tapal batas tersebut menyebabkan sistem administrasi dan kependudukan menjadi kacau. “Ketidakpastian dalam tapal batas tersebut juga menyebabkan warga banyak memiliki identitas ganda yakni KTP Labuhanbatu Selatan dan KTP Rokan Hilir,”ujarnya.
Selain itu, ketidakpastian tapal batas itu juga diyakini pemerintah daerah kesulitan dalam membuat kebijakan pembangunan. Karena khawatir akan menggunakan anggaran pembangunan untuk daerah yang masuk dalam provinsi lain.
“Untuk itu sekali lagi kita sangat mengharapkan Pemprov Sumut melakukan langkah cepat agar masalah tapal batas itu bisa diselesaikan dengan segera. “Termasuk mengoordinasikannya dengan Kementerian Dalam Negeri.Jangan sampai berdarah-darah dulu, baru serius,” katanya.(SB/mal)
