AKD DPRD Tebingtinggi yang Disahkan Dinilai Tidak Sah dan Cacat Administrasi

Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, bersama anggota DPRD Lainnya saat konfrensi pers.

sentral berita | Tebingtinggi~Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Basyaruddin Nasution, Minggu (8/12/2019) bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hazly Azhari dan Ketua Fraksi Nurani Kebangsaan, Ogamota Hulu, serta dua anggota DPRD Tebingtinggi, Yakni, Imam Ansyori, dan Muliadi, melakukan konfrensi pers terkait tidak sahnya Alat Kerja Daerah (AKD) DPRD Tebingtinggi masa Periode 2019-2024, acara ini diadakan di gedung Cafe Veteran, di Jalan Veteran, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kota Tebingtinggi.

Ketua DPRD kota Tebingtinggi Basyaruddin Nasution kepada Wartawan mengatakan, AKD yang telah disahkan beberapa hari yang lalu oleh Wakil 1 Ketua DPRD Tebingtinggi, HM Azwar adalah tidak sah.

Karena HM Azwar dinilai semena mena melakukan sidang paripurna pengesahan AKD DPRD, “tanpa sepengetahuan oleh saya (Ketua DPRD), memang saya pernah meminta tolong kepada HM Azwar untuk bermusyawarah dengan fraksi fraksi, bukan untuk mengambil keputusan sendiri tentang pengesahan AKD”, katanya.

Selanjutnya,dirinya juga  mengatakan, tidak pernah mendelegasikan kewenangan kepada HM Azwar, untuk melakukan rapat pimpian dengan fraksi fraksi, tetapi meminta tolong agar HM Azwar mengumpulkan masing masing Ketua Fraksi untuk bermusyawarah, tentang akan disahkannya AKD DPRD Tebingtinggi, maka saya menilai HM Azwar gagal paham, mungkin karena beliau masih baru di DPRD.

Dan sekali lagi saya kembali menegaskan Rapat Paripurna Pembentukan AKD DPRD Tebingtinggi, yang dipimpin oleh Wakil 1 Ketua DPRD, HM Azwar tidak sah, dan cacat administrasi, karena ada 3 fraksi yang tidak diikut sertakan didalamnya yaitu, Fraksi Golkar, Fraksi Nurani Kebangsaan, dan Fraksi Gerindra, tegas Basyaruddin Nasution.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Hazly Azhari, meminta Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, untuk membatalkan apa yang telah dilakukan oleh HM Azwar, tentang pengesahan AKD DPRD, karna dirinya menanggap masyarakat akan tertawa melihat kita, menetapkan AKD aja bersalahan apalagi melakukan tugas kedepannya, dan ia menyarakankan kepada Ketua DPRD Tebingtinggi untuk merapatkan kembail fraksi fraksi untuk menangani masalah ini karena apabila tidak ditangani, DPRD Tebingtinggi ditakutkan tidak akan dapat bekerja dengan maksimal, ujarnya.

Anggota DPRD Tebingtinggi dari Partai PKB, Muliadi, mengatakan Pengesahan AKD DPRD dinilai dipaksakan dan seakan ada yang dikejar, katanya.

Diakhir kegiatan konfrensi pers, Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, bersama seluruh anggota DPRD yang hadir, mengatakan AKD DPRD Tebingtinggi yang telah disahkan oleh Wakil 1 Ketua DPRD Tebingtinggi, HM Azwar, tidak sah.( SB/imran)