IMA – Tabagsel Desak Kejatisu Tetapkan Bupati Madina Tersangka

sentralberita|Medan ~Bupati Kab.Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution, dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pembangunan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS).

Karenanya, orang nomor satu di Kabupaten Madina itu, seharusnya tidak hanya sekadar diperiksa sebagai saksi atas korupsi yang dilakukan para pejabat Pemkab Madina atas pembangunan TRB dan TSS.

“Bahwa yang menjadi alasan mendasar kami adalah, setelah memahami secara seksama, Bupati Madina masih harus dimintai pertanggung jawabannya atas dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri Syariah,” kata sejumlah mahasiswa dari Dewan Pengurus  Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMA-Tabagsel), saat berunjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (25/11).

Koordinator lapangan, Imom Syafii Siregar dalam orasinya menyampaikan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Namun, bupati sebagai orang yang menggagas pembangunan, justru tidak tersentuh hukum. Sehingga terkesan, ada tebang pilih pada penanganan perkara korupsi tersebut.

“Kemudian pengadilan pun telah menyidangkan kasus TRB/TSS. Tetapi, penetapan tersangka beberapa orang tersebut kami nilai belum menunjukkan keadilan dan kepastian hukum untuk semua yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” ujarnya.

Dijelaskannya, mencuatnya dugaan keterlibatan Bupati Madina, bisa dilihat  dari maraknya pemberitaan di media saat bangunan itu diresmikan. Disebutkan, bahwa TRB&TSS adalah maha karya dari sang bupati. 

“Jelas dan tertulis, pembangunan itu adalah inisiatif bupati. Maka dari itu diduga Bupati Madina lah aktor utamanya ,dan dialah seharusnya dijadikan orang yang paling bertanggung jawab pada kasus korupsi itu,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Imom, Bupati Madina juga pernah mengeluarkan maklumat yang sebagian isinya disebutkan, bahwa pembangunan TSS dan TRB didanai dari uang pribadi bupati.  “Dari maklumat tersebut dapat dilihat bahwa bupati sangat antusias akan pembangunan TRB dan TSS sehingga mau mengeluarkan uang pribadinya,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian-uraian yang mereka simpulkan, sudah seharusnya  Bupati Madina dinaikkan statusnya jadi tersangka. “Kami meminta kepada hakim tipikor agar menginstruksikan Kejatisu supaya Bupati Madina saudara Dahlan Hasan Nasution dinaikkan statusnya menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi TRB & TSS,” tandasnya.

Sementara itu, Humas PN Medan Erintuah Damanik menyampaikan, wewenang PN Medan hanyalah menyidangkan para terdakwa yang kini persidangannya masih bergulir. “Itu bukan wewenang kami (PN Medan) menetapkan tersangka. Tapi jaksa,” kata Erintuah. (SB/FS )