Rp.40,3 Miliar NPHD Pilkada Madina Tahun 2020 Ditandatangani

sentralberita|Madina~Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Madina telah tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp.40,3 milliyar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada (Pilkada) Madina Tahun 2020 di Aula Kantor Bupati Madina , selasa (1/10/2019).

Dalam acara Penandatangani tersebut dilakukan Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan Ketua KPU Mandailing Natal, Fadillah Syarif SH, disaksikan Sekda Madina Gozali Pulungan, FKDT, Komisioner KPU, Bawaslu Madina, para pimpinan OPD, staf ahli dan para Asisten.

Dikatakan Bupati Mandailing Natal, Drs. Dahlan Hasan Nasution, bahwa dana hibah RP. 40.300.000.000.- itu adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Madina Tahun 2020 mendatang, yang bersumber dari P-APBD dan APBD Madina, yakni Rp. 300 juta merupakan hibah tahun 2019 dan 40 milyar hibah tahun 2020, ucapnya.

Dijelaskan Bupati, bahwa penandatanganan MOU dan hibah ini sudah melalui berbagai tahapan yang sangat panjang karena harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta kondisi keuangan daerah.

“Saya berharap uang ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai harapan FKDT dan masyarakat,” harap Bupati Madina.

Sementara itu, Ketua KPU Madina Fadillah Syarif,SH menjelaskan, anggaran yang disetujui tersebut jauh beda dengan anggaran yang diusulkan sebelumnya yakni sebesar Rp.65 Milliyar, namun melakukan rapat sinkronisasi dengan Pemda Madina, mereka minta supaya dilakukan rasionalisasi, yang kemudian kita tetapkan menjadi Rp.54 Milliyar, jelas Fadillah Syarif.

Hasil penetapan anggaran sebesar Rp.54 Milliyar diinternal KPU setelah dilakukan penurunan anggarannya yang kemudian diajukan kembali setelah, ternyata kemudian pihak DPRD Madina juga masih meminta anggaran tersebut supaya dirasionalisasi lagi, sehingga pada akhirnya anggaran yang disetujui hanya diposisi angka Rp.40,3 Milliyar, beber Ketua KPU itu.

Dengan adanya penurunan anggaran pelaksanaan Pilkada Madina ini, tentunya secara otomatis hal ini akan berdampak pada sejumlah kegiatan KPU, seperti pelaksanaan Bimtek PPK dan jajaran di bawahnya, ungkap Syarif. (MAH)