Otoritas Jasa Keuangan Gelar FGD Transformasi Digital Dan Fintech

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK, Sukarela Batunanggar (tengah duduk) foto bersama Direktur Pengawasan LJK OJK KR 5 Sumbagut, Anthonius Ginting (tiga kanan) dan peserta FGD lainnya di Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Jalan Gatot Subroto Medan Selasa (29/10).

sentralberita|Medan~Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui OJK Institute menggelar Focus Group Discussion (FGD) Riset Strategi dan Langkah-Langkah Transformasi Digital di Industri Perbankan serta Knowledge Sharing tentang Fintech di Kantor OJK KR 5 Sumbagut, Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (29/10).

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK, Sukarela Batunanggar didampingi Direktur Pengawasan LJK OJK KR 5 Sumbagut, Anthonius Ginting menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian yang dilakukan OJK Institute. Sebab, OJK Institute memiliki tugas untuk melakukan tiga kajian di tahun ini.

“Salah satunya adalah digital banking. Untuk menyempurnakan kajian ini, dilakukanlah FGD ini. Bank Sumut menjadi salah satu responden dari survei ini. Selain itu, kita juga melakukan knowledge sharing terkait financial technology (fintech) yang hingga saat ini masih menjadi topik hangat,” ujarnya.

Disebutkannya, hingga September 2019, ada lebih dari 1.000 fintech ilegal di Indonesia yang ditutup OJK. Sementara, fintech legal ada 283 yang terdaftar. Dari jumlah itu diantaranya 43 persen atau 127 entitas berupa peer to peer lending (P2P) dengan total penyaluran dana sebesar Rp54,7 triliun kepada 12,83 juta peminjam. Selebihnya antara lain berupa pembayaran (payment) 26 persen dan asuransi 3 persen.

Fintech legal ini tentunya sudah terdaftar di OJK dan sudah melalui proses review oleh teman-teman pengawas. Setelah lulus review, baru diberi izin dan wajib menjadi anggota asosiasi. Jika nantinya ada tindakan yang tidak sesuai dengan etika yang sudah disusun, maka akan dilakukan pembinaan oleh asosiasinya. “Namun, jika ada laporan dari masyarakat, maka akan ditangani oleh Satgas Waspada Investasi,” jelasnya.

”Dikatakannya, sebenarnya ada tiga jenis fintech diantaranya, peer-to-peer (P2P) Lending yang perizinannya dibawah Industri Keuangan Nonbank (IKNB), equity crowdfunding dibawah pasar modal serta 15 digital innovation cluster (diluar P2P lending dan equity crowdfunding) yaitu aggregator, financial planner, blockchain, credit scoring, claim service handling, robo advisor, online distress solution, online gold depository, financing agent, digital DIRE, project financing, funding agent, verification non-CCD, tax and accounting serta E-KYC.

“Di Sumut sendiri hingga saat ini belum ada diterimanya laporan dari masyarakat terkait fintech ilegal. Saya melihat masyarakat di Sumut ini cenderung kritis dan rasional sehingga terhindar dari tawaran iming-iming atau imbalan besar,” ungkapnya.

Untuk saat ini juga masih banyak fintech yang masih dalam proses perizinan. Intinya, OJK sangat terbuka terhadap inovasi keuangan digital namun tetap kita uji agar menjadi fintech yang bertanggungjawab. (SB/01/wie)