BI: 2019 Pertumbuhan Ekonomi Sumut Diperkirakan Menguat

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Wiwiek Sisto Widayat berbicara kepada wartawan di kantornya Selasa (8/10).

sentralberita|Medan~Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menegaskan tahun 2019, ekonomi Sumut diprakirakan tumbuh menguat dibanding 2018.

“Penguatan ini didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, ekspor antardaerah, serta berkurangnya tekanan impor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha (LU), dan pertumbuhan yang didorong oleh LU pertaninan dan konstruksi,” kata Wiwiek pada “Capacity Building North Sumatera Invest 2019” di Kantor BI Jalan Balai Kota Medan Selasa (8/10).

Gubsu Edy Rahmayadi sebagai keynote speaker. Pembicara lainnya Direktur Departemen Luar Negeri BI Ricky P. Ghozali, Kepala Subdirektorat Kelembagaan Kelembagaan Informasi, Regulasi Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Bappenas Reghi Perdana dan Direktur Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Iwan Suryana. Acara itu dihadiri perwakilan dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

Wiwiek Sisto Hidayat mengatakan faktor pendorong pertumbuhan yakni konsumsi pemerintah dimana penyerapan anggaran lebih baik untuk program peningkatan kualitas tenaga kerja, pependidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata serta peningkatan anggaran transfer, dana desa serta bantuan sosial dari pusat.

Ekspor antardaerah; permintaan CPO dan biodiesel (program B20). Impor luar negeri: pergerakan nilai tukar yang stabil dan cendering menguat serta kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif impor barang konsumsi. Lapangan Usaha (LU) Pertanian cukup bagus karena kondisi cuaca yang kondusif serta dampak positif dari program Pemda di bidang pertanian. LU Konstruksi terus bergulirnya proyek proyek miltiyears seperti jalan tol, pembangkit listrik, gedung perkantoran, pertokoan dan sebagainya.

Menurut Wiwiek, resiko pertumbuhan dapat saja terjadi dari prospek ekonomi global yang beresiko tumbuh semakin terbatas pada tahun 2019. Implementasi removable energy directive di Eropa. Peningkatan produksi produk substitusi CPO misalnya rapeseed oil di India. Peningkatan harga pangsa dan tingkat harga tiket pesawat yang tinggi dapat menahan konsumsi.

“Walau ekonomi diprakirakan menguat namun ada beberapa aspek yang terjadi perlambatan disebabkan oleh kontraksi dari sisi ekspor. Terjadi perlambatan ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta penurunan harga komoditas kelapa sawit di pasar internasional,” ungkap Wiwiek.

Perekonomian masih ditopang oleh perbaikan Konsumsi Rumah Tangga yang didukung oleh realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, kemudian investasi juga meningkat terutama dari komponen bangunan seiring dengan realisasi belanja modal pemerintah yang sudah mulai berjalan.

Kemudian dikatakannya, dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi disebabkan oleh sektor industri pengolahan terutama pada subsektor industri makanan dan minuman serta tembakau.

“Jadi dari prakiraan prospek pertumbuhan beda dengan konsumsi pemerintah, dimana penyerapan anggaran lebih baik untuk program peningkatan kualitas tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata serta peningkatan anggaran transfer, dana desa, serta bantuan sosial dari pusat,” ujarnya.

Sedangkan faktor penahanan pertumbuhan antara lain dikarenakan pertama ekspor Luar Negeri yang permintaan eksternalnya melemah sebagai dampak kinerja ekonomi dunia yang diprakirakan melambat. Kedua Konsumsi Rumah Tangga, dimana tertahannya pendapatan dari sisi ekspor luar negeri serta tekanan inflasi yang cukup tinggi di tahun 2019.

Faktor lainnya yaitu investasi, dimana tendensi pelaku usaha swasta yang menahan rencana ekspansi, khususnya investasi non-bangunan, seiring pelemahan prospek ekonomi dunia. Keempat yaitu LU Perdagangan, yaitu perlambatan permintaan dari komponen konsumsi rumah tangga. Terakhir dari LU Industri Pengolahan, dengan penurunan permintaan eksternal.

“Tantangan lain perekonomian yakni ketergantungan agroindustri, ketimpangan antar kabupaten/kota dan hambatan investasi,” kata Wiwiek. (SB/wie)