Terkait Revisi UU KPK, Dahnil Anzar: Presiden Harus Punya Komitmen

sentralberita|Medan – Terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa Partai Gerindra berkomitmen mendorong presiden Joko Widodo dan pihak yang mengajukan revisi UU KPK untuk mendengarkan kekhawatiran masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Medan, Sumatera Utara, bersama Sandiaga Uno.

“Pihak-pihak yang mendorong atau juga presiden harus memperhatikan kekhawatiran masyarakat terkait upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Juru bicara Prabowo Subianto itu, Minggu (8/9).

Menurut Dahnil, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikhawatirkan masyarakat dapat melemahkan komisi anti rasuah itu, dapat menjadi pertimbangan presiden dalam memutuskan kebijakan.

“Pada prinsipnya Gerindra akan mendorong supaya presiden memperhatikan kekhawatiran dari masyarakat. Sampai detik ini Gerindra masih menunggu sikap presiden,” ungkapnya.

Gerindra, lanjut Dahnil bukanlah bagian dari fraksi yang mendorong dilakukannya revisi. Oleh sebab itu, komitmen Gerindra dan harapannya presiden dan para pihak harus memiliki komitmen dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya pikir kita harus berkomitmen, seperti yang sering pak Prabowo sebut bahwasanya komitmen memperkuat KPK adalah bagian penting memajukan Indonesia” pungkasnya. (SB/M)

Comments