DEMA UINSU : Minta Aparatur Negara Jaga Kondusifitas Pemilu 2019

sentralberita|Medan~Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (DEMA-UINSU) sangat prihatin atas maraknya indikasi intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur negara.

Hal ini membuat suasana pemilu serentak 2019 menjadi rawan dan menakutkan, sontak kondisi ini mengingatkan kita pada masa orde baru, karena yang namanya intervensi dan intimidasi sudah pasti ada yang berdarah-darah, seharusnya aparatur negara selaku abdi masyarakat dan negara tidak membangun stigma dan opini publik yang terlalu berlebihan dan cenderung menyeramkan bagi masyarakat, apalagi medio 2018 akhir dan awal 2019 banyaknya peristiwa yang bersinggungan antara aparatur negara dengan mahasiswa dan berujung dengan kericuhan dan refresifitas.

Netralitas Aparatur negara pun dituntut untuk tetap terjaganya kondusifitas Pemilu serentak 2019. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku beserta segala sanksinya, diharapkan oknum-oknum tersebut untuk tidak “memaksakan” orang lain untuk memihak kepada salah satu pasangan demi “sehatnya” Pemilu 2019 ini.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan pasal 2 huruf F, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan menejemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk dan pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ancaman terhadap ASN yang melanggar pun cukup tegas. Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf B, PNS diberhentikan secara tidak hormat. Adanya tekanan atau intimidasi kepada masyarakat untuk memenangkan salah satu calon pada pemilu 2019 itu merupakan perbuatan yang menyalahi aturan dan bisa dikatakan sebagai abuse of power.

Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Muhammad Azhari Marpaung meminta aparatur negara untuk tunduk dan patuh terhadap aturan dan senantiasa ikut menyukseskan Pemilu 2019.

“Aparatur harus netral dan jangan memaksakan masyarakat untuk memihak salah satu pihak, biarkan rakyat memilih pemimpin yang dirasa mampu mewakili mereka. Ini bukan peperangan yang harus menghabisi satu pihak dengan mengorbankan rakyat, toh para kontestan Pemilu 2019 itu adalah para putra-putra terbaik bangsa. Biarkan rakyat memilih sesuai keinginan hatinya jangan ada intervensi apalagi sampai intimidasi.”

Sebagai pengayom dan pengabdi rakyat seharusnya aparatus-aparatur negara bisa lebih humanis dan lebih dekat kepada rakyat agar Pemilu 2019 ini lebih aman,nyaman,damai dan sehat.’pungkas Azhari yang disampaikan ke redaksi sentralberita, Jum’at (15/2/2019) (SB/rel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.