Diskusi Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019, Kesalahan Mengelola Isu Akan Berdarah-Darah

Para nara sumber terima piagam penghargaan (F-SB/Husni L)

sentralberita|Medan~Jaringan Demokrasi Indonesia (jaDI) Sumut bekerjasama dengan Bawaslu Sumut melaksanakan diskusi dengan topik, “Diskusi media, Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019 di Sumut”, Selasa (8/1/2019) di kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan.

Dengan nara sumber Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, Mulia Banurea (KPU Sumut), Faisal Riza (akademik) dan Aulia Andri (jaDI) Sumut terungkap bahawa kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu kini menurun dan untuk mengembalikan kepercayaan tersebut bukan hal yang mudah, namun hal tersebut harus dilakukan untuk mengembalikan kualitas pemilu 2019 khusnya di Sumatera Utara.

Direktur jaDI Sumut Nazir Salim Manik ketika membuka diskusi yang dihadiri mantan-mantan KPU dan wartawan dengan moderator Mas Khairani mengungkapkan, melihat fenomena yang terjadi saat ini ada yang tidak sehat dan hal tersebut tak mungkin dibiarkan, karena bila terjadi kesalahan pengelolaan isu akan berdarah-darah.

Direktur jaDI Nazir Salim Manik membuka diskusi. (F-SB/Husni L)

“jaDI sebagai lembaga pemantau pemilu akan terus berupaya mengembalikan kepercayaan tersebut agar demkokrasi dalam pemilu ini bisa berjalan dengan baik, kita melakukan berbagai kegiatan agar agar masyarakat tercerahkan,”ujarnya seraya menyebut besok akan melakukan diskusi dengan UMA dan berikutnya UINSU.

Dihadiri Darwin Sipahutar dari Pematau Pemilu JPPR, Nazir Salim juga menyebut bahwa kehadiran hoax cukup berkembang saat ini, padahal hoax akan mendegradasi kualitas pemilu.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, menurut Aulia Andri akan memunculkan kehancuran. Misalnya jika tidak percaya dengan hasil pemilu akan menimbulkan permasalahan besar.

“Dulu mengarah ketidak percayaan itu kepada personal, sekarang publik tidak percaya kepada lembaganya,sesuatu yang sangat memprihatinkan,”ujarnya.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menilai, secara nasional tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menurun, karena berbagai kebijakan yang muncul saat ini menimbulkan permasalahan publik, mulai dengan kotak kardus, pemilih orang gila, dan saat ini heboh penyerahan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum dimulai debat pilpres.

“Dimana kesalahannya, apakah info yang disampaikan yang salah atau penjelasan yang kurang aktif atau komunikasi untuk publik yang tersumbat, untuk itu kebijakan KPU harus dipahami masyarakat secara utuh dan jangan memberikan ruang berbagai kebijakan yang muaranya menimbulkan ketidakpercayaan,”ujar Syafrida.

Mulia Banurea selaku ketua KPU Sumut tetap berupaya melakukan regulasi sebagai penyelenggara dengan prinsif profesional, menjaga integritas, indenpenden dan taranparan. Soal kotak suara dari kardus sudah diundangkan dan kebijakan yang dilakukan KPU tidk berdiri sendiri tetap melibatkan berbagai pihak.

“Muncul isu soal surat suara yang sudah tercoblos, KPU saja belum proses percetakan apalagi pendistribusian, karenanya kita perlu memerangi hoax,”ujarnya.

Faisal menyampaikan, hoax saat ini dijadikan pendekatan jualan politik bagi kalangan yang memproduksi sebagai marketing politik, karena tak ada jualan lain yang baru, maka dimunculkanlah yang aneh-aneh, sehingga produksi hoax begitu masif dalam internet.

” Jadi sudah tak sehat dan bakan Anak-anak SD pun sudah termakan hoax. Kita sangat perlu mengembalikan nilai-nilai edukasi politik dan demokrasi,”ujarnya.

Pakar komunikasi Iskandar Zulkarnain mengharapkan KPU harus lebih aktif memfungsikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara profesioanal, sehingga berbagai kebijakan diambil lebih dahulu diketahui masyarakat tujuan dan manfaatnya yang pada akirnya masyarakat bisa memahami dan akan mengurangi persepsi yang menimbulkan konflik. (SB/Husni L)