Jokowi Diminta Tepati Janji, Ratusan Hektar Lahan Petani Dirampas

 

Menggelar aksi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Senin (3/12).

sentralberita|Medan~Jokowi diminta tepati janji untuk membela petani dan bongkar konspirasi antara PT Gideon Mulia Gabe (PT GMG) dengan pihak Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Baktiar Ahmad Sibarani, oknum TNI dan Polisi dalam merebut ratusan hektare tanah rakyat dan petani yang berada di Desa Janji Maria, Pulo Pakkat, Huta Raja, Sihadatuong dan Sihiong. Tanah leluhur akan hilang dirampas pemodal dengan membayar upeti ke pemerintah dan aparat.

Hal itu disampaikan Torkhis Siregar Koordinator Aksi Pergerakan Perjuangan Tanah Rakyat (P2TR) saat menggelar aksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Senin (3/12).

Torkhis menjelaskan, BPN Sumut harus turun ke lokasi perkebunan PT GMG agar ketahuan berapa sesungguhnya luas lahan yang dikuasai PT GMG dan berapa lahan rakyat yang telah diserobot PT GMG.

“BPN harus punya tanggung jawab juga untuk melindungi rakyat pemilik tanah yang sah secara hukum. Jika BPN diam, maka negara ini akan menjadi bar-bar dan korbannya pasti petani kecil,” tandasnya.

Torkhis mengatakan, ada kurang lebih 300 hektare tanah petani di Tapteng yang diserobot PT GMG dengan cara cara indimidasi dan kekerasan. Bahkan ribuan petani telah mengalami kerugian besar karena tanaman mereka selalu di rusak dan mata pencaharian mereka terputus.

Menurutnya, petani disana seolah tidak merasakan keberadaan pemerintah, karena mereka tidak dapat pembelaan sedikitpun dari pemerintah Tapteng. Bahkan kami malah diusir ketika kami sampaikan aspirasi ke pemerintah daerah di Tapteng.

“Adanya konspirasi besar antara pemerintah daerah, oknum kepolisian, TNI dan perusahaan PT GMB untuk menguasai tanah tanah rakyat membuat semua petani di lima desa terancam untuk menyambung hidup,” tandasnya.

Menurut Torkhis, berdasarkan izin Hak Guna Usaha (HGU), PT GMB Hanya memiliki izin penguasaan lahan seluas 310 hektare, dan izin tersebut sudah kami cek ternyata sudah kadaluarsa sejak setahun yang lalu. Katanya, fakta dilapangan membuktikan bahwa tanah yang dikuasai PT GMB ternyata luasnya hampir mencapai 600 hektare.

“Semua persoalan ini ada di depan mata, namun Bupati Tapteng, oknum TNI dan Polri malah main mata dan membantu PT GMB untuk mengusir rakyat yang sebagian besar mencari nafkah sebagai petani. Harapan kami tinggal pada BPN, sebab kami sudah ampun dibuat Pemerintah Tapteng, oknum TNI dan Polisi yang selalu mengintimidasi kami,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, petani petani tersebutberangkat dari Tapteng malam hari dan baru sampai di Medan pukul 9 pagi. Dengan hanya menggunakan sandal jepit dan kaos oblong, begitu sampai di Medan para petani langsung menggelar aksi damai dengan membawa cangkul, payung dan alat peraga berdemonstrasi lainnya.

Saat menggelar aksi di BPN Sumut, tidak satupun ada pejabat BPN yang turun menyahuti aspirasi para petani.

Melihat kondisi seperti itu, salah seorang petani bernama Hamdan mengaku sangat sedih dengan kondisi saat ini. Katanya, kami jauh jauh datang dari Tapteng ke Medan namun tidak ada yang mau nemui kami.

“Kejam sekali rezim ini, dan janji janji Jokowi untuk membela petani ternyata bohong besar. Jika sistemnya sudah begitu, maka jangan harap anak cucu kita punya tanah warisan dari leluhur, sebab pasti sudah hilang dirampas oleh perusahaan yang menyogok pemerintah dan aparat untuk menakut nakuti rakyat dan menindas rakyat,” tandasnya. (SB/01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.