Bawaslu Terima Penyempurnaan DPTHP-2 dengan 11Catatan Untuk Ditindaklanjuti KPU

sentralberita|Medan~Bawaslu Terima Penyempurnaan DPTHP-2dengan Catatan15 Desember 2018

sentralberita|Jakarta~ Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima rekapitulasiPenyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).

Atas hasilpengawasan penyempurnaan DPTHP-2, Bawaslu menyampaikan setidaknya 11catatan untuk ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi melindungi hakpilih warga negara.Bawaslu merekomendasikan pertama, KPU memberikan Lampiran Berita AcaraHasil Penyempurnaan DPTHP-2 by name by address kepada Bawaslu dan partaipolitik.

Hal itu untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih denganBerita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari SIDALIH.Kedua, Bawaslu merekomendasikan KPU menjamin dan melindungi hak pilih bagipemilih di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan), rumahsakit dan panti.

KPU direkomendasikan segera menyusun Daftar PemilihTambahan (DPTb) sebagai bentuk jaminan hak pilih bagi pemilih yang tinggal diLapas/Rutan, Rumas Sakit dan Panti tersebut.Ketiga, Bawaslu merekomendasikan KPU melakukan koordinasi bersama Bawasludan Dukcapil dalam mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan untukmenjamin hak pilih pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTHP-2 padapemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum 2019.

Pemenuhan hakpilih dilakukan dengan memasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).Keempat, Bawaslu merekomendasikan KPU melakukan audit internal terhadapefektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilihkhususnya dalam perencanaan publikasi dan keterbukaan informasi data pemilih tersebut.

Hal itu demi memudahkan akses pemilih dalam memastikan namanyaterdaftar dalam data pemilih Pemilu serta tempat pemungutan dan penghitungansuara.Kelima, Bawaslu merekomendasikan KPU melakukan antisipasi terhadapkebutuhan waktu pemungutan dan penghitungan suara terutama terhadapdaerah dengan TPS berjumlah pemilih lebih dari 240 pemilih.

KPU perlumempertimbangkan potensi penambahan pemilih dalam Daftar PemilihTambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).Keenam, Bawaslu merekomendasikan KPU merekrut Petugas Pemutakhiran DataPemlih (PPDP) sebagai petugas Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara(KPPS).

KKPS juga perlu meningkatkan pengetahuannya atas pemilih di lingkunganTPSnya untuk menghindari pemanfaatan KTP elektronik dengan menggunakanhak pilih orang lain.Ketujuh, Bawaslu merekomendasikan KPU bersama Dukcapil berkoordinasi secaraperiodik dan intensif dalam melakukan pemenuhan hak pilih terutama bagi warganegara yang telah memenuhi syarat memilih namun belum memiliki identitaskependudukan sama sekali.

Percepatan pengadaan dokumen kependudukanharus dilakukan, termasuk bagi warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan,mendiami kawasan hutan, wilayah terluar dan masyarakat adat serta pedalaman.Kedelapan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mendapat data statuspenduduk korban bencana alam. Untuk itu, KPU harus melakukan koordinasiintensif dengan pemerintah. Hal itu untuk memastikan Pemilih yang tidakmemenuhi syarat dan pindah domisili secara permanen.

Kesembilan, Bawaslu merekomendasikan KPU berkoordinasi dengan Dukcapiluntuk melakukan percepatan perekaman KTP-elektronik di seluruh Provinsi.Percepatan terutama dilakukan di Provinsi yang capaian perekeman KTPelektroniknya kurang dari 80 persen, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku,Maluku Utara dan Sulawesi Barat.

Kesepuluh, Bawaslu merekomendasikan KPU mencantumkan Nomor IndukKependudukan (NIK) dalam DPTHP-2 Luar Negeri. Selian itu, KPU juga harusmenandai pemilih luar negeri yang ditemukan ganda dengan DPT dalam negeri.Hasil penandaan harus disampaikan kepada pengawas pemilu pemilu.Kesebelas, Bawaslu merekomendasikan KPU melakukan peningkatan kapasitasKelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dengan mengikutsertakan semuaKetua dan Anggota KPPS dalam bimbingan teknis.

Hal itu untuk memastikanpengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan pemungutan dan penghitungansuara.Hasil PengawasanBerdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat KPU Kabupaten/Kota yangmengalami kendala SIDALIH dalam proses sinkronisasi hingga batas akhirrekapitulasi, 10 Desember 2018.

Di antaranya, Kabupaten Puncak, KabupatenBanjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali,Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, KabupatenKebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Kudus.Kemudian, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan,Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, KabupatenSragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung,Kabupaten Wonosobo, dan Kota pekalongan. Selanjutnya, Kota semarang, Kotategal, Kabupaten Donggala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten MalukuTenggara Barat, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, penyempurnaanDPTHP-2 masih terkendala pada wilayah yang mengalami bencana alam dandaerah yang terdampak. Kendala ditemukan dalam melakukan pemetaanterhadap pemilih yang pindah alamat, menghapus pemilih yang terbuktimeninggal dunia dan pindah domisili secara permanen serta melakukanpendataan pemilih di lokasi pengungsian secara berkelanjutan sesuai dengankebijakan pemerintah. Kendala tersebut ditemukan di Kota Palu, KabupatenDonggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Rekapitulasi dari Berita Acara (BA) seluruh Provinsi, jumlah DPTHP-2sebesar 190.770.329 pemilih dengan pemilih laki-laki sebanyak 95.368.749pemilih dan perempunan sebanyak 95.401.580 pemilih. Secara total, jumlahpemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki yang terdapat di 13 Provinsiyaitu Aceh, Bali, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, NTB,NTT, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Yogyakarta.Jika disandingkan dengan Rekapitulasi DPT Nasional pada 5 September 2018 yangsebesar 185.732.093 pemilih, terdapat tambahan 5.038.236 pemilih dalamDPTHP-2.

Dengan tambahan pemilih tersebut, terdapat tambahan 4.426 TPS dari805.074 TPS menjadi 809.500 TPS.Secara nasional, setiap TPS rata-rata diisi sekitar 229 pemilih. Provinsi denganasumsi rata-rata pemilih per TPS paling banyak adalah DKI Jakarta (268 pemilih),Bali (253 pemilih), Bangka Belitung (245 pemilih), Sulawesi Utara (244 pemilih)Banten (243 pemilih), Gorontalo, Jawa Tengah (242 pemilih) dan Jawa Barat (241pemilih).Adapun, jumlah pemilih luar negeri sebanyak 2.058.191 pemilih dengan rincian,jumlah pemilih laki-laki sebanyak 902.727 pemilih dan perempuan sebanyak1.155.464 orang.Jumlah pemilih tersebut terbagi atas pemilih TPS sebanyak 606.381 yang disebarke dalam 783 TPS dan 638.040 pemilih kotak suara keliling (KSK) yang tersebardalam 2.345 KSK. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan pos sebanyak813.770 yang tersebar dalam 429 pos.(SB/01/rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.