Tiga Anggota DPRD Medan Soroti PD Pasar dan Pemberdayaan Pedagang Taradisional

Hendra DS, Mulia Asri Rambe dan Boy do Panjaitan

Sentralberita|Medan~Tiga anggota DPRD Medan kinerja PD Pasar dan pemberdayaan pedagang tradisional yakni, Hendra DS, Mulia Asri Rambe (Bayek) dan Boydo HK Panjaitan.

Seperti Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS misalnya, terus menyoroti perbaikan kinerja PD Pasar milik Pemko Medan itu agar melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Namun, revitalisasi tidak boleh mengesampingkan kepentingan pedagang.

Menurut Hendra DS selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Medan itu, revitalisaasi pasar dinilai sangat perlu dengan memberdayakan pedagang menuju kesejahteraan pedagang lebih

“Pembangunan pasar tradisional menuju pasar modern sangat perlu. Tapi harus mengakomodir kepentingan pedagang. Tujuannya peningkatan ekonomi kerakyatan,” ujar Hendra yang juga Caleg DPRD Medan 2019 dari dapil IV itu, meliputi (Medan Amplas, Kota, Denai dan Medan Area).

Sama halnya dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Mulia Asri Rambe (Bayek), politisi Golkar itu terus menyuarakan kepentingan pedagang yang selama ini kerap korban “pemerasan” oknum. Sementara PD Pasar seakan tidak bernyali dan terkesan melindingi.

Bayek yang juga selaku Ketua AMPI Kota Medan itu, terus menuntut kinerja PD Pasar untuk melindungi pedagang. Bayek merasa prihatin dengan keberadaan 52 pasar di kota Medan belum ada yang layak sebagai pasar modern. “Pedagang harus lah dilindungi, akomodir dan berdayakan bukan jadi objek sapi perahan,” tutur Bayek yang juga Caleg DPRD Medan 2019 dari Dapil II itu, meliputi (Medan Belawan, Marelan, Labuhan dan Medan Deli).

Begitu juga dengan Sekretaris Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan SH, politisi PDIP itu paling tajam memperhatikan kepentingan pedagang. Boydo selalu menuntut peningkatan pelayanan pedagang tradisonal sehingga pengelolaan pasar dapat berdaya saing dan nyaman.

Menurut Boydo Panjaitan yang juga bendahara DPC PDIP Kota Medan itu, baginya selalu menolak penggusuran pedagang tradisional tanpa melalui musyawarah. Penggusuran selalu ditantang tanpa solusi penataan. (SB/Husni L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.