Soal Dugaan Korupsi, GMPB Sumut Unjuk Rasa ke Kejatisu

Sentralberita| Medan~Puluhan Mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Birokasi (GMPB) Sumatera Utara mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Kamis, (29/03/18).

Kedatangan mahasiswa yang dilengkapi karton dan spanduk itu meminta pihak Kejati Sumut agar dapat memeriksa beberapa Instansi dijajaran Pemko Medan yang terindakasi  adanya dugaan korupsi.

Dalam orasinya, Akhir Harahap selaku Koordinator Aksi menuntut Kejati Sumut segera memeriksa beberapa proyek yang diduga bermasalah di dinas PU Medan pada proyek pengaspalan jalan yang ada di beberapa titik dikota medan yaitu jln pelangi Kec.Medan Kota dengan Nilai Kontrak Rp 1.832.062.000 dengan SP2D Nomor :K-08645/LS/DBM/15 Tggl 31 Des 2015, jln tuasan dan jln bayangkara Kec. Medan Tembung dengan anggaran Rp 1.283.236.000 Tahun 2016, Pekerjaan Pengaspalan di jln Amal Kec Medan Sunggal dengan anggaran 4.827.833.000 tahun 2015 dll. Massa aksi juga menyampaikan dugaan Mark-Up dalam pengerjaan peningkatan jlan atau pembetonan di jln Ambai kec Medan Tembung T.A 2016 bersumber dari APBD senilai Rp 1.500.000.000 dan dugaan Mark-Up sebesar Rp 613.000.000 dan dugaan kekurangan Volume pekerjaan sebesar Rp 298.000.000 pada sepuluh paket pekerjaan di tahun 2015.

“Kami minta agar pihak Kejati Sumut segera memeriksa terkait dugaan yang kami sebutkan, dan segera memanggil Oknum Kepala Dinas PU Medan terkait dugaan korupsi tersebut, karena jika dibiarkan dikawatirkan akan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar lagi,” ungkap M.Khairuddin Hsb selaku Ketua Umum GMPB SUMUT.

Tidak hanya itu, GMPB juga meminta Kejati Sumut agar segera memeriksa Kepala Dinas PU Medan Khairul Syahnan terkait dugaan korupsi tersebut yang mengakibatkan kerugian Negara dengan jumlah yang cukup besar.

Aksi Damai tersebut di tanggapi oleh pihak Kejatisu, Yos Gernold Tarigan selaku Humas, mengatakan akan menyampaikan tuntutan kepada pimpinan ungkapnya.

Gernold meminta kepada massa untuk melengkapi data terkait tuntutan tersebut karena kasus ini belum pernah ditangani oleh kejatisu dan masih baru, tutupnya. (SB/01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.