Reses Anggota DPRDSU, Warga Minta DPRD Membuat Regulasi Agar Perusahaan Memprioritaskan Pemuda Setempat Bisa Bekerja

Reses Anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut I Kota Medan A, HM Nezar Djoeli dari Fraksi Partai Nasdem, Selasa (6/3/2018).

Sentralberita| Medan~ Salah seorang warga  bernama Boby dari kalangan pemuda meminta agar DPRD Sumut membuat regulasi yang mendorong perusahaan-perusahaan atau industri yang berdiri di suatu wilayah memprioritaskan tenaga kerja dari pemuda setempat.

“Wilayah Bandar Selamat merupakan zona industri. Namun sayangnya banyak pemuda yang tidak berkesempatan untuk menjadi tenaga kerja di industri itu,” sebutnya.

“Kami dari pemuda menginginkan ada regulasi yang mengatur bagaimana pemuda setempat diprioritaskan masuk ke tempat kerja yang ada di satu wilayah. Di sini banyak pabrik, tapi kebanyakan kami hanya menjadi penonton,” kata Boby saat reses Anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut I Kota Medan A, HM Nezar Djoeli dari Fraksi Partai Nasdem, Selasa (6/3/2018).

Menjawab aspirasi tersebut, Nezar meminta agar pemuda setempat bersama pihak Kelurahan melakukan audiensi dengan pabrik yang ada. Ketika ada lowongan pekerjaan, pemuda setempat dapat lebih diprioritaskan. Selain itu juga meminta agar CSR yang merupakan kewajiban satu perusahaan diberikan kepada wilayah terdekat.

Warga Kelurahan Bandarselamat, Kecamatan Medan Tembung mengeluhkan banjir yang melanda wilayahnya setiap kali hujan turun, kawasan langganan banjir terjadi di Jalan Letda Sudjono kerap kali terjadi luapan air setinggi betis orang dewasa ketika hujan turun lebih kurang 15 menit saja.

Seorang Tokoh Masyarakat, Hasbullah menyampaikan keluhan soal langganan banjir tersebut kepada anggota Fraksi Nasdem Nezar Djoeli, yang menyebutkan banjir kerap terjadi, sehingga banyak kendaraan menumpuk di Jalan Letda Sudjono, dikarenakan mogok. Bahkan banjir kerap masuk ke Gang Amal yang merupakan kawasan penduduk.

Menanggapi aspirasi dan keluhan tersebut, Nezar Djoeli menuturkan, bahwa wilayah Jalan Letda Sudjono ini merupakan Jalan Nasional sehingga pemerintah pusat yang bertanggungjawab terhadap ruas jalan. Meskipun begitu, di Provinsi ada Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang dapat dipergunakan.

“Jika saya reses ke sini tahun lalu, mungkin bisa saya usulkan BKP ini di DPRD Sumut. Kami punya kewenangan memberikan bantuan untuk akses jalan yang baik di tingkat lain. Persoalannya di bawah tol ini tidak ada parit. Namun, setahu saya terkait masalah ini sudah dimasukkan dalam rencana kota,” sebutnya.

Upaya penanganan banjir di wilayah tersebut, disebutkan Nezar sudah masuk dalam perencanaan Bappeda, tapi kita tetap mencatat hal tersebut dan akan dijadikan prioritas yang harus disampaikan dalam rapat paripurna tentang hasil reses pertama tahun anggaran 2019.

Selain persoalan banjir, masyarakat dari kalangan ibu-ibu Posyandu juga meminta agar diusulkan penambahan suplemen bagi Balita di Posyandu agar masyarakat lebih tertarik untuk datang ke Posyandu, serta diminta menambah honor bagi petugas Posyandu.(SB/01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.