Hendrik Sitompul Sosialisasi Perda Persampahan di Medan Labuhan

Sentralberita| Medan~Anggota DPRD Medan Drs Hendrik H Sitompul mendesak Pemko Medan segera mengimplementasikan Perda No.6/2015 kota Medan tentang Persampahan kepada masyarakat. Sehingga Perda tidak sekedar dokomen yang parkir di Pemko Medan tetapi dapat lebih bermanfaat bagi seluruh warga Medan.
Harapan dan desakan ini disampaikan Hendrik Sitompul (Partai Demokrat) saat menggelar sosialisasi Perda No 6/2015 tentang pengelolaan persampahan di halaman Paroki Santo Konrad Martubung
Jln. Pancing I No 7 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Minggu, (4/3/2018). Hadir saat sosialisasi ratusan masyarakat, ketua dan petugas lingkungan katolik.
Dikatakan Hendrik selaku anggota Komisi C DPRD Medqn ini, Pemko Medan harus memiliki keseriusan menerapkan Perda masalah sampah. Keseriusan itu harus dimulai dari institusi Pemko hingga masyarakat. Kepada aparat Pemko Medan mulai Camat, Lurah dan kepala lingkungan diharapkan dapat optimal melakukan sosialisasi.
Khusus daerah pemilihan (dapil) V setelah menyerap aspirasi dari masyarakat. Guna terealisasinya penerapan Perda yang baik, maka Pemko Medan perlu menyediakan fasilitas tong sampah dan betor sampah di setiap lingkungan.
Perda persampahan yang disosialisasikan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan mas serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.
Sampah dimaksud adalah sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat  pemprosesan akhir sampah.
Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.
Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6  bulan atau denda Rp 50 jt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.