Pemko Medan Diminta Serius Terapkan Perda No 5/2015

Sentralberita|Medan~Guna mengurangi angka kemiskinan warga Kota kota Medan. Pemko Medan diminta serius dan segera mungkin menerapkan Perda Kota Medan No 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Jika Perda benar benar diterapkan maka warga Medan tidak ada lagi yang susah.
“Perda yang telah disahkan jangan sekedar hiasan di lembaran Pemko Medan. Hendaknya Perda yang disahkan segera diterapkan secara maksimal,” papar Drs Hendra DS saat menggelar sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan di Jl Tuba IV Kel Tegal Sari Mandala III Kec Medan Denai, Minggu (25/2/2018). Hadir Lurah TS Mandala III dan ratusan konstituen.
Menurut Hendra, Pemko Medan belum menjalankan Perda dengan benar. Buktinya saja, Perwal untuk Perda tersebut belum diterbitkan kendati Perda sudah disahkan sejak tahun 2015 lalu. Bahkan kata Hendr, dana APBD yang dialokasikan untuk warga miskin hampir Rp 300 M setiap tahun. Namun tidak ada perubahan warga miskin secara signifikan.
Untuk itu, Hendra selaku politisi Partai Hanura yang juga Ketua Komisi C DPRD Medan ini, mendorong Pemko Medan bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin di kota Medan sesuai yang tertuang dalam Perda. Hendra juga mendesak diterbitkan Perwal serta mempersiapkan perangkatnya.
Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.
Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (SB/Lam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.