DPRD Asahan Kecam Pihak SMPN 2 Kisaran, Dinas Pendidikan Harus Bertanggung Jawab

 RosmansyahKetua Komisi D DPRD Asahan

Sentralberita|Asahan~ Ketua Komisi D DPRD Asahan Rosmansyah, Minggu (4/2) yang dimintai tanggapannya terkait kasus penipuan dialami beberapa orang tua wali murid SMPN 2 Kisaran beberapa hari lalu, dinilai akibat keteledoran pihak sekolah.

Kepala Sekolah harus mendapingi para orang tua murid yang sudah menjadi korban penipuan dengan modus penjaringan siswa berprestasi dengan iming – iming mendapat beasiswa,”dampingi orang tua siswa itu untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian, agar kasus itu tidak terulang di kemudian hari dan terlebih untuk menjadi pelajaran bagi sekolah lain,”tegas Rosmansyah dari ujung selulernya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) itu sangat menyayangkan pihak sekolah yang dengan gampang dan tidak melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum mengirimkan data siswa serta orang tua walinya kepada pihak – pihak yang belum jelas kedudukannya,”jika edaran itu mengatasnamakan Kemendikbud, berarti pihak sekolah bisa berkordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai jenjang diatasnya,”ujar Rosmansyah.

Terkait hal itu, atas nama Komisi D meminta kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Kisaran dan Dinas Pendidikan untuk bertanggungjawab, jangan terkesan menutup – nutupi persoalan karena sudah ada pihak yang dirugikan, “dampingi para orang tua siswa untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian, karena mereka (Polisi,red) akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”tegas Rosmansyah sekali lagi.

Terpisah, Juliadi salah satu orang tua siswa yang menjadi korban penipuan dengan modus penjaringan siswa berprestasi dengan iming – iming beasiswa kembali menegaskan, “jika pihak sekolah tidak ceroboh, sudah barang tentu tidak ada orang tua wali yang menjadi korban penipuan,”tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, jika pihak sekolah telitih dan tidak ceroboh, modus penipuan dengan dalih penjaringan siswa berprestasi yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia tidak akan memakan korban.

Hal itu dikatakan Juliadi salah satu orang tua siswa SMPN 2 Kisaran yang mengaku sudah mentransfer sejumlah dana kepada oknum yang ternyata bukan dari Kemendikbud, Jumat (2/2) saat dikonfirmasi wartawan.

“Seharusnya pihak sekolah tidak asal memberikan data siswa kepada pihak – pihak yang belum terkonfirmasi, sehingga tidak menimbulkan kerugian secara materi dan mental,”ujar Juliadi saat mengawali pembicaraan.

Kejadian itu berawal saat putranya Rafhi Putra Prayoga membawa pulang berkas penjaringan siswa berprestasi yang diberikan oleh pihak sekolah, berkas itu kemudian diisi biodata siswa dan orang tua wali dengan menyetakan nomor handphone, jelas pria yang mengaku kesal dengan kejadian itu.

Berkas yang diisi kemudian diserahkan kembali kepada pihak sekolah, berselang dua minggu dirinya tiba – tiba dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari pihak sekolah dan mengabarkan jika anaknya merupakan salah satu siswa yang mendapatkan bea siswa Rp.5.700.000,-.

Sesorang yang mengaku dari pihak sekolah itu menegaskan, agar menunggu konfirmasi selanjutnya dari Kepala Sekolah,”tunggu ya pak, nanti pak Muklis menghubungi,”ujarnya menirukan ucapannya.

Kemudian berselang sekitar 15 menit, dirinya kembali dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai kepala sekolah,”anak bapak mendapat bea siswa, untuk mendapatkan bea siswa itu bapak harus memiliki rekening dan kartu ATM,”tirunya lagi.

Seseorang itu kemudian mengirimkan nomor register yang kemudian diketahui ternyata nomor rekening Bank BRI 0526443832 atas nama Reza Fahlevi Woendiar. Beruntung saya sadar, baru terkirim Rp.420.878,- dan saya langsung membatalkan pengiriman selanjutnya sesuai petunjuk.

Sementara, pihak SMPN 2 Kisaran saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu, namun secara rinci belum bisa menjelaskan dan sangat disayangkan seperti menutup nutupi persoalan sebab saat diminta untuk memperlihatkan surat elektronik yang diterima pihak sekolah mengaku operator komputernya belum masuk.

“Maaf pak, operator komputer kami belum masuk sehingga belum bisa memperlihatkan bentuk surat elektronik itu,”ujar salah seorang bagian administrasi sekolah kepada awak media.(SB/Sus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.