Wow..| Orang Kaya Gunakan Surat Miskin untuk Bersekolah di SMA Negeri di kota Medan, Dinas Pendidikan Kecolongan…

Sentralberita| Medan~ Ombudsman perwakilan Sumut menemukan dua siswa dari keluarga kaya menggunakan program jalur rawan melanjutkan pendidikan untuk masuk ke sekolah menengah atas negeri di Medan. Dinas pendidikan Sumut mengaku kecolongan dan akan segera mengambil tindakan.

Adanya temuan dua siswa dari kelurga kaya menggunakan program jalur rawan melanjutkan pendidikan untuk masuk ke sekolah menengah atas (sma) negeri 1 Medan yang terletak di Jalan Ciktiro Medan, Ombusman perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Jum,at (11/8/2017) meminta kepala lingkungan, kepala desa,  lurah dan camat harus bertanggung jawab karena telah menggunakan surat miskin yang diperuntukkan kepada orang berada untuk masuk kesekolah favorit di kota Medan.

Pihak Dinas pendidikan Sumut  kecolongan karena ada dua siswa dari keluarga ekonomi sangat mapan, satu dari kabupaten Deli Serdang dan satu lainnya dari Medan menggunakan program jalur rawan menlanjutkan pendidikan untuk masuk ke SMA negeri di Medan.

Meskipun kecolongan namun dinas pendidikan menyebutkan pihak sekolah juga merupakan korban karena mereka mempercayai surat yang diberikan oleh pemerintah daerah, karena surat yang dikeluarkan tersebutmerupakan surat keterangan resmi dari negara

Kecurangan ini  sebelumnya ditemukan oleh tim 0mbudsman perwakilan berdasarkan laporan masyarakat.  Tim ombudsman melakukan investigasi dan menemukan fakta bahwa kedua orang tua dari siswa ini berlatar belakang ekonomi sangat mapan.  Seorang siswa orang tuanya memiliki jabatan sebagai kapolsek di kecamatan galang kabupaten deli serdang dengan pangkat AKP sedangkan seorang siswa lainnya tinggal bersama orang tuanya di kompleks bumi Asri yang merupakan perumahan mewah

Menurut kepala perwakilan ombudsman Sumut kesalahan tersebut selain kesalahan orang tua, kesalahan mutlak ada pada kepala lingkungan atau setingkat ketua rw, lurah atau kepala desa, dan camat, karena rekomendasi tersebut keluar dari aparat negara tersebut.  Para aparat negara ini harus ditindak tegas oleh kepala daerah sedangkan kedua siswa ini juga harus diedukasi dengan mendapatkan hukuman namun harus tetap menyelamatkan pendidikannya ke sekolah lain agar psikologisnya tidak terganggu.

Untuk kasus ini, tim dari Dinas pendidikan segera akan melakukan rapat dengan pihak sekolah untuk menentukan sikap dan memberikan sanksi terhadap kedua siswa tersebut. (SB/AR)