Fraksi  Nasdem dan PKPI Ungkap  Hasil Audit BPK Dalam Rapat Paripurna 

Sentralberita| Medan~ Fraksi Nasdem dan PKPI DPRD Medan dalam pandangan umunya mempertanyakan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2016 Pemko Medan.

Ini Pandangan Fraksi Nasdem dan PKPI yang dibacakan Beston Sinaga, SH, MH pada paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2016 di gedung DPRD Medan, Rabu (23/08/2017).

Atas belanja daerah ta. 2016 nomor : 97/lhp/xviii.mdn/12/2016 tanggal : 13 desember 2016, terkait insentif atas retribusi, dinas trtb mencairkan insentif atas pendapatan retribusi triwulan iv tahun 2015 dan triwulan i tahun 2016. Dimana dari target pendapatan retribusi imb tahun 2015 sebesar rp. 106 milyar, dinas trtb berhasil merealisasikan sebesar rp. 125 milyar lebih atau sebesar 117,96%.

selain itu, dinas trtb juga memungut pendapatan lain-lain berupa retribusi perubahan status bangunan selama 2015 sebesar rp. 19.54 milyar lebih, namun pendapatan tersebut tidak dianggarkan baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) murni maupun apbd perubahan pemko medan tahun 2015.

Namun upah pungut retribusi 2015 dibayar pada tahun 2016 yaitu sebesar rp. 1,92 milyar lebih. Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan peraturan walikota (perwal) nomor 10 tahun 2013 tentang pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pasal 8, yang menyatakan bahwa besaran insentif, ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

Kenapa hal ini terjadi dan apakah kelebihan pembayaran tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah, untuk itu mohon penjelasan?

Terkait belanja daerah, berdasarkan pemeriksaan laporan hasil audit bpk pada tanggal 16 desember 2016 nomor : 97/lhp/xviii.mdn/12/2016, menjelaskan bahwa pemko Medan dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pegawai, jasa konsultasi, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, serta belanja modal belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan, diketahui terdapat temuan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : A. permasalahan yang berakibat kelebihan pembayaran sebanyak 13 temuan pemeriksaan senilai rp. 12,16 milyar lebih;B. permasalahan yang berakibat potensi kerugian daerah pembayaran sebanyak lima temuan pemeriksaan senilai rp. 2,67   lebih;C. permasalahan yang berakibat tidak dapat diyakini kebenarannya sebanyak satu temuan pemeriksaan senilai rp. 133 juta lebih;D. permasalahan yang berakibat pemborosan keuangan daerah sebanyak satu temuan pemeriksaan senilai rp. 1.33 milyar lebih;E. permasalahan yang berakibat kekurangan penerimaan sebanyak satu temuan senilai rp. 4,55 juta lebih.

Dari hasil temuan pengelompokan tersebut, Fraksi Nasdem dan PKPI DPRD Medan menyayangkan pekerjaan swakelola pada program pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan yang dilaksanakan Dinas Perkim secara swakelola dan pekerjaannya dilaksanakan tanpa plank paket pekerjaan.

Disamping itu, pengadaan bahan dan material bangunan terpisah dengan upah pekerja. pengadaan bahan dan material bangunan dilaksanakan secara pengadaan langsung, yaitu pejabat pengadaan menentukan penyedia berdasarkan proses negosiasi harga.

Untuk upah pekerja juga dilaksanakan secara borongan kepada pihak ketiga. hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kami, disaat saudara walikota Medan ingin mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntable, masih ada Dinas yang mengindahkan hal tersebut.

Sehingga dari hasil pemeriksaan BPK  secara uji petik terhadap 110 dokumen SPK upah pemborongan pekerjaan pembetonan jalan dan pembuatan parit ta. 2016, diketahui terdapat upah pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan  bertentangan perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar rp. 945 juta lebih.

Nilai tersebut terdiri atas upah pekerjaan yang dibayarkan kepada pemborong yang seharusnya sudah menjadi bagian biaya overhead yang sudah diperhitungkan pada setiap harga satuan pekerjaan utama.

Untuk itu kami meminta kepada  Walikota agar memberikan teguran kepada kepala Dinas Perkim serta menginstruksikan penarikan kelebihan pembayaran kepada 24 penyedia jasa tenaga tersebut ke kas daerah sebagaimana yang telah direkomendasikan BPK. (SB/husni l)

 

 

Comments