DPRD Medan Dukung Dibentuknya UPT RPH

Sentralberita| Medan~ PD RPH Kota Medan merupakan satu-satunya RPH di Kota Medan yang memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun sayang, sampai sekarang jumlah hewan yang disembelih di PD RPH Kota Medan masih sangat sedikit.

“Makanya PD RPH Kota Medan harus membentuk UPT yang berada dekat dengan pasar tradisional,” ujar
Isfan,dalam rapat pembahasan LKPj Walikota Medan 2016 di DPRD Kota Medan, Sabtu (6/5/2017).

Menurut Isfan, UPT yang dibentuk bisa sampai 5 UPT di Medan yang dekat dengan pasar tradisional. “Seperti di Pasar Induk, Lau Cih. Disitu bisa dibuat UPT khusus hewan B2, karena konsumen B2 cukup banyak disana,” ungkapnya.

Isfan menambahkan, dengan dibentuknya UPT tersebut, dipastikan para pemilik hewan akan berminat untuk menyembelih hewannya di UPT PD RPH tersebut. Selama ini, jumlah hewan yang disembelih di PD RPH seperti sapi hanya 20% dari 80 ekor total kebutuhan sapi setiap hari di Kota Medan.

“Sedangkan kambing, total kebutuhanya di Medan sebanyak 170 ekor per hari. Tapi sejak RPH berdiri belum ada satu ekor pun kambing yang disembelih di RPH. Karena kambing itu banyak di potong di belakang rumah, di pinggir rumah,” ujarnya.

Untuk itu, Isfan memastikan bahwa daging halal yang beredar di pasar tradisional hanya 20% saja dari total kebutuhan daging di Kota Medan. “Makanya saya pernah bilang waktu rapat dengan Komisi C beberapa waktu lalu, daging halal beredar di Medan cuma 20%, karena cuma RPH Medanlah yang ada serifijkat halal dari Mui dan kita cuma supplay 20% ke pasar kita,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Medan ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Anggota Pansus LKPj DPRD Kota Medan mendukung rencana pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Rumah Potong Hewan (RPH) di pasar trsdisional mengingat PD RPH telah memiliki sertifikat halal MUI dan tingkat higienitas daging yang disembelih di PD RPH sudah terjamin.

“Terobosan RPH itu cukup baik. Agar masyarakat tidak lagi resah untuk mengkonsumsi daging, karena hewan yang disembelih di RPH tingkat halal dan higienisnya sudah terjamin,” ungkap anggota Pansus, Drs Herri Zulkarnain MSi,
Karenanya, kata Herri, rencana pembentukan UPT RPH itu layak untuk ditindaklanjuti. “Kita harus pikirkan itu, karena RPH itu cukup jauh dari pasar tradisional,” ungkapnya.

Sementara Ketua Pansus, Zulkarnain Yusuf, meminta PD RPH berkoordinasi dengan PD Pasar dalam membuat UPT itu, guna menentukan di pasar-pasar tradisional mana saja yang banyak menjual daging.

“Harus koordinasilah dengan PD Pasar, biar tahu titik-titik mana saja yang bisa dibentuk UPTnya,” paparnya. (SB/01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.