Supir dan Kenek Mengadu ke DPRD Medan

Sentralberita| Medan~ Supir Truck Pelabuhan (PSTP) Belawan mengadukan hal itu ke Komisi B DPRD Kota Medan, Senin (3/4/2017). Para Supir dan kenek ini berharap keadilan dari perusahaan mereka bekerja.

Sekretaris PSTP, Setia Hutajulu, memaparkan hingga kini status kerja dan kenek di tempat mereka bekerja tidak  jelas. “Kami ini bekerja bertahun-tahun, tapi sampai sekarang status kerja kami pun tidak jelas, termasuk BPJS Ketenagakerjaan pun tidak jelas,” paparnya.

Senada dengan itu, Setia, menyampaikan hingga kini tidak ada spucuk surat keterangan kerja yang dikeluarkan bagi para supir dan kenek bekerja “Parahnya lagi, gaji kami pun masih dibawah UMK,” katanya.

Sedangkan Ketua PSTP, Jonson Butar-Butar, menambahkan para supir dan kenek selalu dibebankan biaya ganti rugi.

”Bila kenderaan rusak dan lainnya, kami selalu dituntut ganti rugi. Belum lagi terjadi penyusutan barang atau isi kontainer bila berubah beratnya, masih tanggungjawab kami,” keluhanya.

Persoalan tersebut, kata Jonson, sudah disampaikan kepada berbagai pihak, namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

”Ada sekitar 3500 lebih supir bekerja di Pelabuhan Belawan, sementara ada 42 perusahaan yang sudah kami data, tapi sampai sekarang status kami tidak pernah jelas,” tambahnya.

Menyingkapi keluhan itu, Ketua Komisi B, Maruli Tua Tarigan, menyatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah perusahaan. “Ini sudah tidak benar dan melanggar undang-undang tenaga kerja,” ucapnya. (SB/01)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.