Menteri BUMN Pastikan Tahun 2017 Jalan Tol-Binjai Dapat Dioperasionalkan

Sentralberita|Medan~Target Tol Medan-Binjai Selesai Akhir Tahun .Menteri BUMN, Rino Soemarno menjelaskan untuk progress pembangunan jalan tol Medan Binjai dipastikannya tahun 2017 sudah dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini, lanjut dia masih ada kendala pembebasan lahan pada seksi 1 yang harus
diselesaikan dengan  masyarakat.
“Untuk persoalan pembebasan lahan di seksi 1 ini memang cukup rumit sehingga masih dalam proses dan sedang kita bicarakan. Namun, untuk seksi 2 dan seksi 3 saat ini lagi proses pembangunan dan kita targetkan sebelum lebaran sudah dapat digunakan oleh masyarakat,” terangnya.
Ditambahkan Rini, kalau dalam bulan April ini pembebasan lahan untuk seksi1 dapat diselesaikan, maka pembangunan sudah dapat dilanjutkan,permasalahannya di lahan tersebut terdapat tiga sertifikat tanah,
 namun ada 360 KK yang saat ini menempati lahan tersebut.
Rini juga menyebutkan untuk persoalan pembebasan lahan di seksi 1 ini, maka Kejagung, Menteri PUPR dan Menteri Agraria dan Tata Ruang juga dapat membantu menyelesaikan sehingga di akhir tahun keseluruhan pembangunan jalan tol Medan-Binjai dapat dioperasionalkan. “Makanya kita harapkan bulan April ini pembebasan lahan sudah dapat diselesaikan untuk seksi 1, dan kita targetkan di akhir 2017 keseluruhannya dapat betul-betul selesai dan dapat dioperasionalkan,” papar Rini.
Lebih lanjut Rini memaparkan progress pembebasan lahan jalan tol untuk ruas Medan- Binjai, untuk seksi 1 Tanjung Mulia-  Helvetia panjang 6.071 Km dengan kebutuhan lahan 36,66 hektar, progress pengadaan lahan 24,74 hektar atau 67,49 persen dan progress fisik 16,715 persen. Untuk seksi 2 Helvetia- Sei Semayang panjang 9,051 Km dengan kebutuhan lahan 46,36 ha dengan progress pengadaan lahan 45,02 ha atau 97,11 persen dan progress fisik 88,43 persen.
Selanjutnya untuk seksi 3, Sei Semayang-Binjai dengan panjang 10.319 Km dengan kebutuhan lahan 61,04 ha dan progress pengadaan lahan 60,70Ha atau 99,48 persen dan progress pembangunan fisik 86,27 persen.
Secara keseluruhan panjang luas lahan yang harus dibebaskan 25,441 Ha dengan kebutuhan lahan 144,06 Ha dan luas progress pengadaan tanah 130,45 Ha atau 90,57 persen dengan progress fisik 57,02 persen. Pembangunan ini membutuhkan dana sekitar Rp1,1 triliun.
Kejagung HM Prasetyo menyatakan pihaknya siap untuk mengawal dan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Kita siap untuk membackup yakni mengawal dan mengamankan pelaksanaan pembangunan,”
ujar Prasetyo. Untuk melakukan hal itu, lanjut dia, Kejagung memiliki TP4 yakni tim pengawal pengamanan pemerintah pembangunan. “Kita ada TP4 yang berada di tingkat pusat juga ada di sini,” jelas Prasetyo.
Gubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan peninjauan yang dilakukan tersebut merupakan tindaklanjut dari rapat terbatas yang dilakukan pada bulan Maret lalu tentang proyek strategis nasional yang ada di Sumut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.