Sering Mati Lampu, Komisi D DPRD Sumut Minta PLN Diaudit dan Dipansuskan

Medan, (Sentralberita)- Sering padamnya lampu di Sumatera Utara merupakan sorotan tajam  dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut dengan pihak PLN, Rabu (23/3/2016.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi D Muhrid Nasution, Sekretaris Nezar Djoeli, wakil ketua Fajar, TigatoropWagirin Arman, Syah Affandin, Toni Tiga Torop, Leonard S Samosir, Darwin Lubis Juliski Simorangkir, Zulfikar, Budiman Nadapdap ,Basyir  dan Analisman itu berlangsung alot, setelah  GM Heru  Unit Induk Pembangunan  Pembangkit Sumtera I dan Hery Jhon dan Nilawati Unit Pembangunan  Jaringan Sumtarea II menyampaikan pemaparannya.

Para Anggota DPRD Sumut ini selama ini pihak PLN tak pernah menghiraukan RDP dengan DPRD Sumut. Padahal sebagai wakil rakyat keluhan masyarakat di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara ketika mereka melaksanakan reses ke Dapilnya masing-masing sulit untuk menjawabnya.

“Seakan kami ikut bersalah karena seringnya mati lampu, karena dianggap tidak mampu memperjuangkannya”, Leonard S Samosir yang dibenarkan seluruh anggota komisi E tersebut. Leonard juga mempertananyakan PLN selau bermitra dengan pengudaha China padahl sesungguhnya mereka itu “brutal”, katanya.

Basir menyapaikan seringnya mati di Labuhanbatu dan banyak yang tidak dapat aliran listrik tertama di pesisi pantai. Menurutnya, dana embnguna gardu induk dananya ada tapi hingga sekarang tidak jadi di bangun.

Toni Tigatorop mengungkapkan permasalahan dan kesalahan yang dilakukan PLN seperti mati lampu tidak pemberitahuan, pemasangan lama sementara pemutusan sesuka hati. Dia menduga PLN  seperti perampok arus dan dipergunakan industri dan perusahaan.

Analisman  dan Fajar  Waruwu mengaku di Nias  lebih banyak matinya dari pada hidup. PLN seperti mati rasa tak punya hati nurani, tak ada perbaikan sedikitpun disana .

Sementara Juliski , Nezar Djoeli dan Wagirin Arman ada menginginkan PLN harus dilakukan audit mngingat Sumut lumbung energi tetapi dari dulu hingga saat tak ada penyelesaian. Mereka meyakini banyak yang tak beres, karena itu pula perlu dipansuskan agar ada penyelesaain yang bisa disampaikan ke Jakarta.

Nezar Djoeli dengan tegas menolak pihak PLN membebaskan tanah dengan mengunakan kekuatan besi.  Rakyat yang harus didekati dengan baik dan harus ada kebijakan agar energi Sumut tidak dipergunakan provinsi lain.

DPRD  Sumut menurut mereka tak pernah dilibatkan dalam mencari solusi. Padal  harus menjadi mitra untuk  mencari jalan keluar dari berbagai persoalan. “Kami ini orang partai yang bisa menyurakan ke pusat,”ujar Budiman Nadapdap. (SB/01)