BUMD Hutang Zakat, IMM Sumut akan Ajukan Langkah Hukum

 IMM-BUMDMedan, (Sentralberita)- Cahyo Pramono, Dirut PT. Dhirga Surya mengatakan, BUMD tidak dirugikan atas penyaluran zakat Perusahaan. Sebab, disalurkan zakat setelah diambil laba bersih. Beliau katakan, sejak 3 tahun memimpin di PD perhotelan, belum pernah menyalurkan zakat perusahaan tersebut.

 DR. Abdul Hakim Siagian, SH, MHum sebagai narasumber dalam kegiatan ini memaparkan bahwa negara telah berhutang pada yang penerima zakat. Sejak tahun 1962, berdasarkan kajian IPB, Rp. 217 T potensi zakat. Tetapi hanya 1 %, yakni, 2,1 T yang terhimpun.

Ini harus menjadi upaya kita bersama bahwasanya ada banyak UU yang tidak terealisasi. Jikapun UU ini ingin direvisi, kita harus menolak jika ada penghilangan substansi zakat. Beliau juga berpesan agar mengajukan tuntutat untuk segera disalurkan zakat BUMD tersebut.

 Shohibul Anshor siregar juga mengatakan bahwa begitu islamisnya negara ini. UU BUMD adalah salah satu rumusan pada pemerintahan Soekarno. Beliau ini adalah produk hukum asli sosialisme Indonesia.

Cahyo Pramono, Dirut PT. Dhirga Surya mengatakan, BUMD tidak dirugikan atas penyaluran zakat Perusahaan. Sebab, disalurkan zakat setelah diambil laba bersih. Beliau katakan, sejak 3 tahun memimpin di PD perhotelan, belum pernah menyalurkan zakat perusahaan tersebut.

 Faisal Fariz, ketua DPD IMM sumut menyampaikan, ini akan menjadi sebuah ijtihad IMM untuk bergerak dalam rangka Jihad Konstitusi. Negara telah abai. DPRD Sumut, khususnya komisi C yang membidangi ini telah kita undang untuk hadir dalam diskusi ini. Berulang kali dikonfirmasi tidak ada jawaban.

Kita bisa menyimpulkan bahwa Komisi C sebagai pengawas yang kita beri mandat tidak mampu untuk ini. Kita sedang menyusun hasil kajian untuk langkah menuntut BUMD agar menyalurkan zakat yang belum pernah sekalipun tersalurkan.

 Ketua Umum DPD IMM Sumut, Budi Setiawan Siregar. Diskusi Publik ini adalah ijtihad kami ke depannya agar tak ada lagi pengabaian terhadap amanat UU. Ini akan menjadi salah satu dari perjuangan kami ke depan, mengawal dan memastikan agar zakat BUMD ini tersalurkan. Kita akan menyampaikan rekomendasi ini kepada seluruh DPD IMM di Indonesia dan akan menyurati DPP IMM, PP Muhammadiyah agar bersama mengawal UU BUMD ini sebagai langkah dan upaya meluruskan kiblat bangsa. Untuk Sumut, kita akan melakukan kajian bersama dengan PW Muhammadiyah Sumut.

 Sebagai moderator dalam diskusi ini adalah, Rafdinal S.Sos, M.Ap. Turut hadir dalam kegiatan ini, Parluhutan Siregar, Anggota DPRD Sumut dari Komisi A.

Diskusi Publik yang bertema, “Aktualisasi Zakat BUMD berdasarkan Pasal 25, UU No. 5 Tahun 1962, BUMD Mengabaikan?” Adalah rangkaian rangkaian kegiatan semarak milad IMM ke 52. Acara ini bertempat di Aula PW Muhammadiyah Sumut (17/2).(SB/01)

Comments