DPRD Medan Setujui Ranpenda Penanggulangan Minol

Salman AlfarisiMedan, (Sentralberita)-Harapan warga Medan khususnya umat Islam yang menolak peredaran bebasnya minuman berakohol (minol) sepertinya akan terealisasi tahun ini. Hal ini menyusul telah disetujuinya Ranperda Penanggulangan Minuman Beralkohol (minol) masuk dalam Program Legeslasi Daerah (Prolegda) Kota Medan Tahun 2016.

Ketua PKS Kota Medan H Salman Alfarisi LC MA mengapresiasi dan berterimakasih kepada rekan-rekan DPRD Medan yang merespon positif dan memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Minol untuk digodok menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kita banyak menerima masukan dari MUI, Ormas Islam dan Ormas lainnya agar Ranperda penanggulangan ini terlebih dulu disahkan dari pada Ranperda Retribusi Izin tempat penjualan minol. Artinya akan terlihat apakah memungkinkan atau tidaknya perda retribusi itu dilanjutkan. Kalau pun dilanjutkan Perda retribusi ini harus mengikuti dan menyesuaikan Perda pengendaliannya,”pungkas Salman.
Sebelumnya, dalam rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung DPRD Medan bersama pihak eksekutif mengesahkan 26 Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun 2016.
Dari 26 ranperda yang bakal digodok tersebut, 19 diantaranya merupakan usul eksekutif dan 7 ranperda inisiatif DPRD.
Adapun ke-19 ranperda usul eksekutif diantaranya Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, Rancangan tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, Ranperda Kota Medan tentang Penyertaan Modal Pemko Medan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemko Medan pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan, Ranperda Kota Medan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ranperda tentang Izin dan Pelayanan di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan, Ranperda tentang Rumah Susun, Ranperda tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Ranperda tentang Perfilman, Ranperda tentang Pelayanan di Bidang Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ranperda tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2015, Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.
Sedangkan ranperda inisiatif DPRD, diantaranya Ranperda tentang Sistem Pendidikan di Kota Medan, Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), Ranperda tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga, Ranperda tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame, dan Ranperda tentang Pengelolaan Asset Daerah.
Sementara itu Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan akan adanya perbaikan yang akan dilakukan terkait pembahasan Ranperda. Salah satunya prihal pengaturan waktu pembahasan.
“Selama inikan tidak ada diatur. Bisa siap setahun atau dua tahun. Nah, nantinya itu yang kita sepakati berapa lama (penyelesaian ranperda). Harus ada target dalam penyelesaiannya,”ujar Henry Jhon usai paripurna. (SB/01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.