Plt Gubsu: Selama ini SMA/SMK Banyak Tumpang Tindih

Plt Gubsu terima pengurus PGRI yang baru (oto ist)
Plt Gubsu terima pengurus PGRI yang baru (oto ist)

Medan, ( Sentralberita)- Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi mengungkapkan,  UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  tanggung jawab pendidikan setingkat setingkat SMA/SMK menjadi tangung jawab pemerintah provinsi. Karena dengan demikian Dinas Pendidikan Provinsi punya posisi dan tanggung jawab yang jelas.

Selama ini lanjutnya posisinya masih mengambang, sehingga timbul sekolah-sekolah binaan setingkat SMK/SMA dan banyak yang tumpang tindih. “Banyak hal-hal yang positif dengan UU nomor 23 tahun 2014,” sebut Plt Gubsu.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu pada saat menerima audiensi Pengurus PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018, Selasa (26/01/2016) di ruang kerja Plt Gubsu Lt. 9 Kantor Gubsu.
Pengurus PGRI Sumut yang hadir diantaranya Ketua Umum Drs. Abdul Rahman Siregar, Wakil Ketua Asliani Harahap, Sekretaris Darliswan dan pengurus lainnya.
Sedangkan Plt Gubsu didampingi Plh Asisten Ekbang Ibnu S Hutomo, Kabid PMPTK Disdiksu Suwardi SE MAP, Kasi Tenaga Kependidikan Disdiksu James Siagian.
Untuk memajukan pendidikan yang maju di Sumut, Plt Gubsu mengharapkan agar PGRI Sumut selain bersinerji dengan pemprovsu juga harus berkoordinasi dengan Sekolah-sekolah swasta.

Menurut Plt Gubsu sekolah-sekolah swasta juga mendapat dana BOS dari pemerintah. Oleh karenanya perlu diberi pemahaman kepada sekolah-sekolah swasta ataupun yayasan yang mendapat dana BOS adalah untuk meringankan biaya pendidikan.Sementara

Ketua PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018 Drs Abdul Rahman Siregar mengatakan bahwa tujuan dari audiensi untuk melaporkan bahwa pengurus PGRI Sumut masa bakti XXI periode 2015-2018 telah mendapat pengesahan Pengurus Besar PGRI berdasarkan Konferensi PGRI Sumatera Utara pada tanggal 19-20 Desember 2015.
Dia juga menyampaikan bahwa sebanyak 34 orang anggota perwakilan PGRI Sumut akan menghadiri konferensi Kerja Nasional pada tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 1 Pebruari 2016 di Ambon.

Dari 34 orang tersebut berasal dari provinsi dan kabupaten kota se-Sumatera Utara. “Diharapkan untuk Konferensi Nasional 2017 Sumatera Utara menjadi tuan rumah,” sebutnya. (SB/01)

Comments