Politik “Belah Bambu” PKS

Oleh: Anang Anas Azhar
Oleh: Anang Anas Azhar

Medan,n (Sentralberita)- Tensi politik Indonesia pasca Pemilu Presiden 2014 sempat riuh dan cenderung mengkhawatirkan semua pihak. Tetapi akhirnya mencair, seiring munculnya kejutan-kejutan baru dalam peta politik Indonesia. Pertarungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) pun tak sehebat di awal pemilihan ketua DPR dan pelantikan presiden terpilih.

Hadirnya sejumlah kejutan baru itu, membuktikan bahwa tensi politik di Indonesia tidak sebeku es dalam kulkas. Suasana politik kita justru menampilkan demokrasi yang elegan, meski terkadang harus berhadapan dengan fitnah, kemudian berujung ke ranah hukum. Salah satu kejutan politik itu, keluarnya Partai Amanat Nasional dari KMP dan menyatakan sikap mendukung pemerintahan Joko Widodo. PAN merapat ke Istana disebut-sebut “mengejar” kursi menteri, jika presiden melakukan resuffle jilid II. Belakangan dalam dua pekan terakhir, Partai Keadilan Sejahtera pun menyusul PAN merapat ke Istana. Lantas ada apa sebenarnya dengan PKS?

Jika kita menarik sedikit ke belakang, ternyata fakta politik tidak harus beku untuk selamanya. Politik tetap cair, meski partai politik tidak mendukung pencalonan seorang presiden dalam pilpres 2014 lalu. Hal yang demikian pulalah yang dilakukan PKS. PKS justru menjunjung istilah “tidak ada musuh abadi dalam politik” atau “tidak ada kawan sejati dalam politik”. Yang kekal itu adalah kepentingan. Praktik ini justru tak segan-segan ditampilkan PKS sebagai partai politik pilihan sebagian umat Islam Indonesia. PKS menjadikan kepentingan yang lebih abadi. Salah satu kepentingan yang dinanti-nanti PKS itu, jika kelak mendukung Istana secara penuh, tujuannya untuk meraih kursi kekuasaan. Sebut saja, jatah menteri yang diberikan Joko Widodo.

Apa yang ditunjukkan PKS terhadap Joko Widodo selama ini, sebelum pilpres berlangsung, cenderung menabuh kebencian. Kita mungkin merasa aneh melihat kebencian luar biasa yang ditunjukan sebagian kecil kader PKS terhadap sosok Joko Widodo. Tapi, fakta politik itu terjadi duahulu, sekarang saatnya untuk “berdamai” membangun negeri ini lewat kekuasaan. PKS merapat ke Istana untuk memperoleh mandat kekuasaan tertinggi PKS. Saat ini PKS sudah memiliki kekuatan penuh di parlemen, namun kondisi itu tidak cukup begitu saja, PKS ternyata butuh juga “peluru” untuk pundi-pundi melalui penempatan kadernya di kabinet jika partainya penuh mendukung pemerintah.

Politik Belah Bambu

Harus diakui, untuk membangun sekaligus membesarkan partai politik di negeri ini setidaknya melalui pundi-pundi yang cukup. Bagaimana pun hebatnya sang figur ketua umum partai politik, jika tidah diiringi pundi-pundi akan kewalahan juga untuk mengembangkan sayap partainya. Fakta politik inilah yang menurut saya dipikirkan PKS. Dan mengapa harus merapat ke Istana menghadap Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini.

Apa yang diperankan PKS belakangan ini, tak lain untuk mengejar target kekuasaan, endingnya ingin mendapat jatah kursi menteri. Meski demikian, Joko Widodo sebagai pemegang tunggal menentikan menterinya, tak serta-merta memberi jatah kursi itu kepada PKS. Jokowi Widodo pun tak mau dihadapkan dengan perilaku menteri yang mencoba turut mengail di air politik yang keruh. Kecenderungan beberapa menteri yang secara terbuka dan berasal dari partai politik saling menyalahkan satu sama lain. Pernyataannya sekarang, mengapa PKS harus merapat ke Istana? Saya kira sekedar menegaskan saja, bahwa PKS tidak ingin ketinggalan gerbong dalam kabinet. PAN sudah meninggalkan KMP, lantas PKS kenapa harus berdiam diri di KMP saja. Alur pilitik ini yang digunakan PKS sebagai politik “belah bambu”. Ketika Joko Widodo menarik kader PKS jadi menteri nantinya, belum tentu kader PKS itu taat kepada Jokowi Widodo dalam kabinet. Politik “belah bambu” inilah seolah-olah menjadi kebiasaan PKS dalam berpolitik tanpa kebencian.

Dalam suasana politik kekinian, ketika PKS merapat ke Istana, Joko Widodo takkan mungkin menolaknya dengan tegas. Bahkan, dalam pertemuan antara petinggi PKS dengan Joko Widodo, beliau menyambutnya sukacita. Bagi Jokowi, kehadiran PKS untuk mendukung pemerintah tidak hanya menjadikan dirinya berjalan sendiri di pemerintah, tetapi juga memberi ruang lebih lebar bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bermanuver lebih cerdas menghadapi partai pengusung dan koalisi parpol pendukung.

Secara khusus pula, mengapa PKS mendukung ke Istana? Pertama, mungkin saja, PKS melihat kinerja pemerintah Jokowi-JK memperlihatkan kinerja positif, sehingga patut diapresiasi dan didukung. Percepatan pembangunan infrastruktur dan serangkaian paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah harus diakui sebagai bagian dari kinerja positif pemerintah. Dalam konsep pembangunannya, Joko Widodo sering membeberkan kebijakan pro-rakyat. Maka, atas dasar inilah PKS merapat ke Istana.

Kedua, mungkin PKS melihat umur KMP tidak terlalu panjang lagi. Jadi, PKS berpikiran tak mungkin mempertahankan lahan yang gersang lagi di KMP, sementara pengikut dan pendukung di KMP sudah keluar satu per satu. Ketiga, kemungkinan bisa jadi PKS mulai merasa tak enak di KMP yang tidak jelas arahnya. Aspirasi yang disalurkan PKS di KMP semakin tak jelas. Jadi, daripada terperangkap mati dan terus-menerus terkungkung dalam KMP, PKS mengambil arus barus untuk mendukung pemerintah, makanya PKS merapat ke Istana.

Kesan yang muncul, ketika PKS merapat ke Istana adalah ingin “bermuka dua” di hadapan Istana. Satu sisi PKS ingin mendukung pemerintah lewat penempatan kadernya di kabinet jika ada resuffle, atau di sisi lain PKS ingin membangun kekuatan infrastruktur PKS sampai ke pelosok. Karena bagaimanapun, PKS butuh pundi-pundi keuangan seperti yang disampaikan dalam uraian sebelumnya. Di masa Presiden SBY, PKS sempat naik daun, karena beberapa kadernya menjadi menteri yang strategis. Tapi, belakangan kader PKS yang juga Presiden PKS Lufhfi Hasan Ishaq terkena skandal suap yang akhirnya mencoreng wajah PKS di mata rakyat Indonesia Indonesia.

Penutup

Bagi Joko Widodo, kehadiran PKS bukan semata-mata dalam rangka perluasan basis politik pemerintah menghadapi parlemen, melainkan dalam rangka keseimbangan politik baru dalam lingkaran kekuasaan pemerintah. Andai pun PKS tetap mendukung pemerintah, pengawasan pembangunan tetap saja di bawah tekanan politik partai pengusung dan koalisi parpol pendukung. Karena itu, Joko Widodo membutuhkan kemitraan, salah satunya kemitraan dari PKS untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Konsekuensi logisnya, meski belum jelas jatah menteri untuk PKS, tapi setidaknya PKS harus menampakkan wajahnya mendukung pemerintahan. Saya kira, itulah kira-kira realitas politik PKS ketika merapat ke Istana. Realitas PKS merapat ke Istana, tak perlu kita risaukan. Sepanjang tujuannya baik dan memberikan dukungan kepada pemerintah, PKS tak perlu dimusuhi, meski PKS bakal akan meninggalkan KMP nantinya. Yang perlu kita bangun, khususnya PKS adalah membangun kebersamaan, menjauhkan riuh politik yang tidak santun dan ketidakpastian. Kita berharap, semoga para elit politik kita di negeri ini sadar akan hal itu. Kepentingan yang dibangun hendaknya berjalan di atas rel dan bingkai demokrasi yang santun. Semoga !!

** Penulis adalah Dosen Program Ilmu Komunikasi FISIP UMSU dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah Periode 2010-2014 **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.