Banggar DPRD: Kekurangan Dana KONI Bisa Disisihkan Upah Pungut Pajak
Medan,( Sentralberita) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Nezar Djoeli, memberikan usulan agar kekurangan dana KONI khususnya untuk persiapan kontingen Sumut menuju PON 2016 di Jawa Barat bisa disisihkan dari insentif upah pungut pajak dan retribusi yang dialokasikan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Politisi Partai Nasdem itu menilai, anggaran yang dialokasikan ke Dispenda untuk upah pungut senilai Rp 140 Miliar terlalu besar.
“Saya menilai anggaran upah pungut Dispenda itu terlalu besar. Nanti Banggar akan mengusulkan dana tersebut bisa dialihkan sedikit untuk menutupi kekurangan anggaran olahraga akibat kealpaan Pemprov Sumut dalam mengalokasikannya”, katanya menjawab wartawan, Senin (7/12).
Badan anggaran DPRD Sumut berjanji akan terus mengawal ketat kekurangan anggaran olahraga pada R.APBD 2016.
Apalagi sebagian besar anggaran tersebut dipergunakan untuk persiapan Sumut menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) di Bandung Jawa Barat.
“Anggaran PON itu harus direalisasikan. Karena ini sekaligus cermin kebesaran Sumut, ” cetus anggota Komisi D DPRD Sumut tersebut.
Seperti diketahui, dalam draft R-APBD 2016 terlihat Pemprov Sumut baru merealisasikan anggaran Rp 15 Miliar untuk pembinaan olahraga melalui KONI Sumut.
Jumlah itu diakui Sekda Sumut Hasban Ritonga terbilang minim, apalagi menjelang persiapan Sumut mengikuti pesta akbar olahraga nasional yang rencananya akan dihelat September 2016.
Untuk itu, Pemprov Sumut, kata Hasban akan berupaya mencari tambahan kekurangannya.
Sebelumnya KONI Sumut mengusulkan anggaran Rp45 Miliar, namun setelah melalui proses verifikasi di Dispora Sumut yang disetujui oleh SKPD itu hanya Rp40 M.
Sementara itu anggota Banggar lainnya, Mustofawiyah Sitompul, mengaku kurang sependapat jika harus mengalokasikan anggaran upah pungut Dispenda untuk menutupi kekurangan Rp25 M dana KONI Sumut.
“Saya kurang sependapat kalau harus diambil dari upah pungut. Bayangkan ada sekitar 1,4 juta karyawan yang mendapat insentif itu jadi tidak mungkin lagi dikurangi, bisa tidak semangat mereka menjeput PAD,” ujar Politisi Partai Demokrat menanggapi pendapat rekannya satu komisi tersebut.
Mustofawiyah mengusulkan agar kekurangan anggaran KONI Sumut bisa diambil dari dana pembangunan gedung bowling yang dialokasikan ke Dispora Sumut.
“Anggaran pembangunan gedung bowling senilai Rp21 Miliar itu belum terkunci meski sudah diparipurnakan. Jadi bisa saja dialihkan kepada sektor yang lebih mendesak,” kata Mustofawiyah.
Apalagi, kata dia Banggar DPRD Sumut sudah melakukan pengawalan dana PON sejak APBD 2013. “Hanya saja pemerintahnya ketika itu terkesan kurang serius terhadap pembinaan olahraga,” ujarnya.(SB/01)