DPRD Sumut Minta Dispenda Transparan

Medan,(sentraberita)- Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Janter Sirait meminta kalangan pejabat Pemprovsu khususnya Dinas Pendapatan (Dispenda), transparan dalam menyampaikan penerimaan pajak dari sejumlah sektor usaha dan masyarakat. Sebab, penerimaan pajak yang diterima tersebut sangat dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.

“Jangan ada lagi ‘abu-abu’ bahkan penyelewengan dalam penyampaian pajak yang diterima oleh pemerintah., Berapapun yang diperoleh dari masyarakat harus transparan atau sesuai disampaikan dan dilaporkan ke publik atau kas keuangan provsinsi Sumatera Utara,”kata Janter Sirait kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/11).

Untuk itu, wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar ini berharap kepada kalangan pejabat Pemprovsu khususnya Dispenda agar mampu meningkatkan pendapatan atau perolehan pajak yang dipungut dari berbagai sektor. Maka dari itu, Janter berharap pejabat Pemprovsu khususnya Dinas Pendapatan Provinsi kedepan sudah saatnya jemput bola sektor-sektor pajak yang potensial menambah pendapatan keuangan daerah.

“Jangan hanya menunggu bola dan mengandalkan pajak atau pendapatan dari kenderaan bermotor semata. Namun harus mampu berinovasi menggali sektor pajak lainnya, seperti peningkatan pajak dari sektor air permukaan maupun air bawah tanah yang diyakini memiliki potensi positif bagi peningkatan pendapatan daerah,”katanya.

“Pajak merupakan sektor pemasukan tersebesar kas yang dmiliki daerah bahkan mungkin negara. Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu daerah agar dapat melakukan kelangsungan pembangunan di daerahnya. Untuk itu, pengelolaan pajak ini harus benar-benar ditata dan disalurkan untuk kepentingan orang banyak.

Sebab, lanjut dia, suatu daerah dibentuk dan didirikan untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya. “Tugas tersebut dapat diwujudkan apabila tersedia dana yang cukup untuk membiayai seluruh penyelenggaraan daerah dan juga program-program kerjanya seperti pendidikan, kesehatan hingga keamanan dan lain-lainnya.(SB/02)