Kades dan Bendahara Tanah Bersih Sergai Disidangkan

Sentralberita | Medan-Darma Suardi, Kepala Desa (Kades) Tanah Besih, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) disidangkan.

Ia dan bendaharanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana desa Tahun 2017.

Dijelaskan jaksa penuntut umum (JPU) Erwin Silaban, terdakwa bersama Muhammad Noor, selaku bendahara desa, telah melakukan pencairan dan menggunakan anggaran dana desa tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK).

“Terdakwa Darma Suardi dan Muhammad Noor juga tidak pernah melibatkan sekretaris desa dalam melakukan verifikasi  pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) dalam pengelolaan dana Desa Tanah Besih sebesar Rp1.055.798.863,” ucap jaksa membacakan berkas dakwaan di ruang sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN ) Medan, Kamis (7/11/2019).

Disebutkan jaksa, terdakwa menggunakan anggaran dana desa untuk  kegiatan yakni, kegiatan peningkatan jalan, belanja yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban serta belanja fiktif terhadap penyaluran dana desa kepada Bumdes.

“Di mana berdasarkan hasil laporan penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp747.527.777. Uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk keperluan desa melainkan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Namun, untuk rincian berapa uang yang dinikmati masing-masing kedua terdakwa dari total Rp747.527.777, belum diketahui.

Kedua terdakwa juga belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dalam berkas dakwaan lebih rinci disebutkan penggunaan dana desa di antaranya, penyaluran bantuan dana kegiatan Nomor 58/DDS/2017 dari Pemerintah Desa Tanah Besih kepada Bumdes TEGAR sebesar Rp.382.000.000. 

Akan tetapi, bantuan tersebut tidak pernah diberikan kepada Bumdes TEGAR dan pada kenyataannya kwitansi dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pemberian bantuan tersebut dibuat dan ditanda tangani serta distempel sendiri oleh terdakwa Darma Suardi. 

Kemudian, tidak dilaksanakannya Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Lapisan Penetrasi Makadam dengan volume 450 x 3 meter dari Dusun IV sampai dengan Dusun III, sebesarRp235.498.503.

Selanjutnya, terdapat belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ), yang seluruhnya sebesar Rp130.029.274.

Usai membacakan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Azwardi Idris, menunda persidangan hingga pekan depan. (sb.fs)

Comments