Intimidasi Warga Pasar Muara Takus, Dinas PD Pasar Akan Diadukan ke Presiden

sentralberita|Medan~Warga Pasar Muara Takus, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan meminta perlindungan hukum karena mendapat tekanan dari Dinas PD Pasar Kota Medan.

Hal ini disampaikan 7 keluarga yaitu Prawira Adianto, Sarojini, Rudy Leo, Hartaty AR Ginting, Lian To, Sri Witiya, Hunnijati yang telah menetap puluhan tahun di lokasi tersebut yang sudah berulang kali diintimidasi rukonya akan dibongkar.

“Kami meminta supaya Pak Presiden Jokowi, DPR, MA dan Kapolri karena sejak tahun 2017 kami sudah didatangi dan dibuat resah untuk mengosongkan. Sudah ada dua kali surat pengosongan ruko kami ini. Awalnya mereka meminta untuk diadakan sewa menyewa,padahal kami tidak ada perikatan sebelumnya dengan PD Pasar,” ungkap salah seorang warga, Senin (18/11/2019) di Pasar Muara Takus.

Gugatan terkait kasus ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Medan terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan No 684/desa Madras Hulu bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kota Madya Medan Daerah Tingkat II Medan dengan tergugat, Direksi PD Pasar Medan dan BPN Medan.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum korban dari Kantor Hukum RAJ Sinambela & rekan, Enni Martelena Pasaribu dan Ferdinan Situmorang.

Dalam gugatannya tergugat menyatakan Tergugat PD Pasar terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh surat-surat dan dokumen kepemilikan dari para penggugat sehubungan dengan tanah dan bangunan terperkara.

“Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 684 yang diklaim PD Pasar Medan pada tahun 1997 telah dibatalkan oleh PTUN Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan MA RI tanggal 6 November 2017 dimana isinya Menolak permohonan kasasi dari pemohon PD Pasar,” jelas Enni.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam gugatannya penggugat juga meminta kepada PD Pasar secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil penggugat berupa terganggunya para penggugat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena gangguan dari suruhan tergugat PD Pasar.

“Para tergugat selalu was-was dan khawatir sewaktu-waktu PD Pasar benar-benar merubuhkan tanah dan bangunan milik para penggugat sehingga penggugat harus selalu stand by di lokasi yang mengakibatkan tidak dapat fokus menjalankan pekerjaan dan usaha sehari-hari sehingga mengalami kerugian ditaksir Rp 100 juta per bulan,” jelasnya.

Bahkan ia menjelaskan perbuatan para tergugat yang selalu mengganggu dan menyuruh mengosongkan tanah dan rumah terperkara padahal para penggugat mempunyai alas hak yang sah.

“Maka perbuatan dari tergugat PD Pasar tersebut sangat mencemarkan nama baik para penggugat dan keluarga para penggugat menjadi sangat tertekan dan ketakutan sehingga mengakibatkan penyakit psikis dan rasa tidak nyaman lainnya. Kerugiannya ditaksir Rp 10 Miliar,” beber

Enni menerangkan bahwa ketujuh warga memiliki alas hak akte jual beli yang dilakukan perikatan pada tahun 1967 dari kontraktor yang membangun ruko tersebut.

“Jadi warga disini sudah tinggal puluhan tahun ada 30 tahun hingga 40 tahun. Dimana awalnya setelah dibangun tanah seluas 5000 meter ini lalu dijual kontraktor ke warga dengan alas hak akte jual beli. Kemudian pada tahun 1997, PD Pasar kemudian menerbitkan SHGB yang akhirnya kandas di PTUN,” bebernya.

Bahkan ia menjelaskan bahwa Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya pernah datang ke Lokasi Pasar Muara Takus pada 16 Oktober 2019 silam untuk meminta mengosongkan lokasi.

“Di 2017 warga diintimidasi mau dibongkar, bahkan tidurpun tidak nyenyak bahkan sakit dan ada yang sudah meninggal. Kemarin juga Kepala PD Pasar Rusdi pada 16 Oktober 2019 pernah datang sebutkan 3 kali 24 jam, objek yang sedang kita sengketakan ini untuk dikosongkan,” jelasnya.

Enni menegaskan bahwa tindakan sewenang-wenang dari PD Pasar ini untuk mengosongkan lokasi adalah perbuatan yang melawan hukum, karena objek tersebut masih disengketakan di Pengadilan.

“Selaku kuasa hukum sangat keberatan dengan permintaan pengosongan tersebut. Kita tanggapi bahwasanya tanah ini masih dalam proses hukum. Mereka memberi jawaban dan menyatakan bahwasanya hak mereka untuk memerintahkan pengosongan. Kenapa menggunakan kesewenangan yang arogan dan tidak berdasarkan hukum untuk mengosongkan padahal ini masih dalam proses hukum. Apa PD Pasar orang yang tak paham hukum, jadi disini kami meminta perlindungan hukum kepada Presiden,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya tak kunjung mengangkat telefon dan membalas pesan WhatsApp dari wartawan.

Seperti diketahui, disaat bersamaan, Rusdi juga dijadwalkan diperiksa KPK terkait kasus suap yang melibatkan tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari di Gedung Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Sumut, Medan.( SB/FS )

Comments